MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menegaskan pentingnya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk menjawab tantangan ekonomi tahun 2025.
Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna ke-9 Penutupan Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2024 dan Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2025 DPRD Provinsi Kalteng, Senin (6/01/2025).
Dalam pidato tertulis Gubernur Kalteng yang dibacakan Edy, ia mengapresiasi kegiatan reses DPRD Kalteng yang dinilai menjadi jembatan komunikasi langsung antara anggota dewan dan masyarakat.
“Reses sangat penting sebagai sarana menyerap aspirasi yang kemudian diharapkan bisa menjadi masukan dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Edy mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, terdapat 19 Raperda yang direncanakan dalam Propemperda, namun hanya 11 yang berhasil ditetapkan.
“Perlu dicatat, dari 19 rencana Raperda, hanya 7 Perda dari Propemperda yang tuntas, sisanya berasal dari luar program dan tunggakan tahun sebelumnya,” jelasnya.
Tahun ini, Pemprov Kalteng mengusulkan 12 Raperda, termasuk tiga Raperda baru dan tiga Raperda Kumulatif Terbuka, seperti Pertanggungjawaban APBD 2024 dan APBD 2026.
“Kami berharap koordinasi dan kerja sama yang lebih solid agar Perda yang dihasilkan benar-benar membawa berkah bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalteng Riska Agustin menyoroti dampak kebijakan nasional seperti kenaikan PPN dan cukai terhadap masyarakat.
“Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas. Pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan dengan prinsip good governance,” katanya.
Secara umum, pemerintah dan legislatif Kalteng sepakat untuk terus memperkuat sinergi menghadapi tantangan fiskal demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. (mnc-lesta)