Terimakasih
Sempatkanlah untuk klik iklan, karena itu gratis...!
banner 728x250
Berita  

Tren Harga Februari 2025: Inflasi Kalteng Capai 0,28 Persen

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah sedang menjelaskan data inflasi Februari 2025 dalam konferensi pers.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, S.Si., ME., memaparkan data inflasi Februari 2025 yang mencapai 0,28 persen dalam konferensi pers di Palangka Raya, Jumat (28/2/2025). Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 1,00 persen, sementara Sampit mengalami deflasi 0,11 persen.

MAHARATINEWS – Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mengalami inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 0,28 persen pada Februari 2025, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 105,57.

Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 1,00 persen, sedangkan deflasi terdalam tercatat di Sampit sebesar 0,11 persen.

banner 325x300banner 325x300

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, S.Si., ME., menjelaskan bahwa inflasi terjadi karena kenaikan harga di beberapa kelompok pengeluaran utama.

“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,85 persen, diikuti perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik 6,74 persen,” ujarnya Agnes, dalam konferensi pers di Ruang Vicon BPS Kalteng, Senin (3/3/2025).

Selain itu, beberapa kelompok lain juga mengalami kenaikan, seperti kelompok kesehatan naik 1,97 persen, kelompok pendidikan naik 2,23 persen, dan kelompok penyediaan makanan serta minuman/restoran naik 1,78 persen.

Sementara itu, terdapat kelompok yang mengalami penurunan indeks, di antaranya perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga turun 13,90 persen, serta kelompok transportasi turun 0,26 persen.

“Secara bulanan (month-to-month), Kalimantan Tengah mengalami deflasi sebesar 0,46 persen pada Februari 2025, sementara secara year-to-date (y-to-d) terjadi deflasi sebesar 1,00 persen,” jelas Agnes.

Ia menambahkan bahwa BPS terus memantau pergerakan harga di berbagai sektor guna memberikan data yang akurat bagi pengambilan kebijakan ekonomi daerah.

“Kami berharap pemerintah dan pelaku usaha dapat menggunakan data ini untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” pungkasnya. (mnc-red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *