MAHARATINEWS, Balikpapan – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo menegaskan pentingnya pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang adil dari sektor sumber daya alam kepada daerah penghasil.
Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia di Borneo Ballroom Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (9/7/2025).
“Forum ini menyatukan komitmen bersama untuk mendorong pemerintah pusat agar lebih terbuka dan profesional dalam pembagian DBH kepada daerah penghasil,” ujar Edy Pratowo.
Edy mengungkapkan bahwa DBH yang diterima Kalimantan Tengah belum mencerminkan kontribusi daerah terhadap pendapatan negara.
Bahkan, hingga kini masih terdapat kekurangan bayar DBH tahun 2023 sebesar Rp625 miliar, serta dana hasil rekonsiliasi 2024 yang belum masuk kas daerah mencapai lebih dari Rp300 miliar.
“Jika seluruhnya direalisasikan, potensi DBH yang diterima Kalteng bisa menembus lebih dari Rp1 triliun,” jelasnya.
Ia menambahkan, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan dihadiri oleh 12 kepala daerah provinsi penghasil sumber daya alam, termasuk dari Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Riau, dan Jawa Timur.
Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara dan komitmen bersama seluruh kepala daerah untuk memperjuangkan keadilan fiskal melalui pengelolaan DBH yang transparan dan proporsional.
Langkah ini diharapkan menjadi titik awal kolaborasi kuat antara daerah dan pusat dalam membangun Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan. (mnc-lesta)