MAHARATINEWS, Bali – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya pada tata kelola keuangan yang transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat saat Wakil Gubernur Edy Pratowo menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Auditorium Bima, BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (12/2/2026).
Forum ini menandai dimulainya proses audit LKPD seluruh pemerintah daerah di wilayah pemeriksaan VI. Hadir dalam acara, Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, serta para gubernur dan bupati/wali kota.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan tim pimpinan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan terbuka, akuntabel, dan tepat sasaran.
Dalam arahannya, Fathan Subchi menekankan bahwa pemeriksaan LKPD harus menguji apakah APBD benar-benar menghadirkan kemanfaatan bagi publik.
“Kami mendorong pemeriksaan yang tidak berhenti pada kepatuhan, tetapi mengukur dampak belanja terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
BPK menargetkan kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat seiring visi lembaga yang bermartabat dan bermanfaat.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menguatkan pesan tersebut dengan menyerukan sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan BPK.
“Pemeriksaan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan dan prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya.
Ia meminta daerah proaktif menyiapkan data, menindaklanjuti rekomendasi, dan memperkuat pengendalian internal.
Wakil Gubernur Edy Pratowo menegaskan kesiapan Pemprov Kalteng mendukung pemeriksaan secara kooperatif. Pemprov mengarahkan seluruh perangkat daerah mempercepat pemenuhan dokumen, menjaga integritas data, serta menutup celah temuan berulang.
“Kami mengawal audit ini agar APBD Kalteng semakin tepat guna dan berdampak nyata,” ujarnya.
Kehadiran Wagub Edy Pratowo didampingi Plt Sekda Leonard S. Ampung dan Plt Inspektur Provinsi Kalteng Eko Sulistiono mempertegas komitmen pimpinan daerah mengawal akuntabilitas sejak awal proses audit.
