MAHARATINEWS, Palangkaraya – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah Siti Nafsiah, menyoroti fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai kondisi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kelangkaan, tetapi lebih dipicu oleh kepanikan masyarakat.
Siti mengungkapkan, kekhawatiran terhadap kemungkinan kenaikan harga maupun pembatasan pembelian BBM bersubsidi mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian secara berlebihan. Akibatnya, antrean di SPBU menjadi tidak terhindarkan.
“Menurut saya penyebab utama karena panic buying akibat berbagai isu dan kebijakan. Masyarakat khawatir sehingga berbondong-bondong mengisi BBM meskipun sebenarnya masih cukup,” ujarnya di Palangka Raya, Senin (13/4/2026).
Selain faktor kepanikan, ia juga menyoroti kebijakan di tingkat daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak ganda di lapangan. Menurutnya, beberapa surat edaran terkait pembatasan justru memicu kekhawatiran baru di tengah masyarakat.
“Di beberapa daerah, kebijakan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah daerah malah memicu antrean panjang. Padahal tujuannya untuk mengurai kepadatan di SPBU,” jelasnya.
Lebih lanjut, Siti menambahkan bahwa kendala distribusi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi ketersediaan BBM. Keterbatasan armada, kondisi infrastruktur jalan, serta jarak tempuh distribusi turut memperlambat pasokan ke SPBU.
Ia menilai dampak dari kondisi ini cukup luas, mulai dari terbuangnya waktu masyarakat, terganggunya aktivitas ekonomi, hingga meningkatnya risiko kemacetan dan keamanan.
Untuk itu, Siti mendorong pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret dan transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Pemda harus menyampaikan secara jelas terkait kondisi stok, apakah aman atau tidak, agar masyarakat tidak panic buying,” tegasnya.
Ia juga menyarankan peningkatan suplai BBM, pengoperasian SPBU selama 24 jam, serta penambahan armada distribusi sebagai solusi jangka pendek.
Siti optimistis persoalan ini dapat diatasi jika pemerintah dan masyarakat menjaga komunikasi yang baik serta memastikan distribusi berjalan lancar. (mnc-neha)
