Terimakasih
Sempatkanlah untuk klik iklan, karena itu gratis...!

Pemprov Kalteng Tegaskan Mutu Pendidikan Tak Boleh Jalan di Tempat

Pemprov Kalteng Tegaskan Mutu Pendidikan Tak Boleh Jalan di Tempat
Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, saat membacakan sambutan Gubernur.

MAHARATINEWS, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengonsolidasikan arah kebijakan pendidikan dasar dan menengah tahun 2026 melalui forum strategis yang digelar di salah satu hotel di Palangka Raya, Selasa (3/3/2026).

Forum ini mengumpulkan kepala dinas pendidikan, pengawas sekolah, serta pemangku kepentingan dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalteng untuk menyatukan langkah dan mempertegas prioritas.

Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamka, mewakili Gubernur saat membuka kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak boleh berjalan sporadis atau setengah hati.

“Pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Dari sektor inilah kita menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan zaman,” tegas Hamka.

Ia menilai kualitas pembelajaran di jenjang dasar dan menengah menjadi fondasi utama yang menentukan arah masa depan generasi Kalteng. Pemerintah, kata dia, harus memastikan pembenahan kurikulum, kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan menjangkau hingga wilayah terpencil.

Menurut Hamka, pendidikan tidak boleh hanya diukur dari angka kelulusan atau nilai akademik semata. Ia mendorong satuan pendidikan untuk menanamkan integritas, etika, dan nilai budaya lokal sebagai bagian dari pembentukan karakter.

Forum konsolidasi ini juga membedah capaian program sepanjang tahun sebelumnya. Para peserta mengevaluasi hambatan di lapangan, mulai dari keterbatasan sarana-prasarana hingga tantangan distribusi guru. Pemerintah provinsi meminta setiap daerah menyampaikan data riil sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih terukur.

Hamka menegaskan tanggung jawab peningkatan mutu pendidikan bukan hanya berada di pundak pemerintah provinsi. Ia mengajak pemerintah kabupaten/kota, sekolah, guru, dan masyarakat untuk bergerak serentak.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Pendidikan butuh komitmen kolektif,” tandasnya.

Melalui konsolidasi ini, Pemprov Kalteng menargetkan sistem pendidikan yang lebih terarah, adaptif terhadap tantangan global, serta mampu melahirkan generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif. (mnc-red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *