MAHARATINEWS, Palangka Raya — Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat melalui kanal pengaduan “Lapor Pak Gub” mendapat dukungan dari DPRD Kalimantan Tengah.
Kehadiran platform ini dinilai menjadi langkah maju dalam membangun pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan mampu menjangkau aspirasi warga hingga ke wilayah pelosok.
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menyebut inovasi pelayanan publik tersebut patut diapresiasi karena membuka akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun keluhan terkait pelayanan pemerintah daerah.
Menurutnya, luas wilayah Kalimantan Tengah menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan seluruh suara masyarakat dapat terakomodasi secara merata. Tidak sedikit warga, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman dan daerah terpencil, menghadapi keterbatasan akses untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami secara langsung kepada pemerintah.
Dengan hadirnya “Lapor Pak Gub”, kata Ansyari, hambatan komunikasi itu mulai terjawab. Masyarakat kini memiliki saluran resmi yang dapat digunakan untuk melaporkan berbagai persoalan, mulai dari infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, hingga isu pelayanan publik lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Ini langkah yang sangat baik. Dengan luasnya Kalimantan Tengah, tentu tidak semua daerah bisa langsung menyampaikan aspirasi atau masukannya kepada pemerintah daerah. Karena itu, kanal ini menjadi ruang penting agar suara masyarakat bisa didengar dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menambahkan, aspirasi yang masuk nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil masyarakat.
Ansyari juga mengajak masyarakat memanfaatkan kanal tersebut secara bijak, dengan menyampaikan laporan secara santun, jelas, dan bila memungkinkan dilengkapi data pendukung agar proses penanganan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Menurutnya, komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. “Ketika masyarakat diberi ruang bicara dan pemerintah hadir mendengar, di situlah pelayanan publik bergerak menuju kualitas yang lebih baik,” tandasnya. (mnc-red).