MAHARATINEWS, Palangka Raya – Tragedi meninggalnya seorang warga akibat kecelakaan di lokasi tambang ilegal Desa Marapit, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, akhir April 2025, kembali menyingkap persoalan klasik di sektor pertambangan Kalimantan Tengah: lemahnya pengawasan dan minimnya perlindungan terhadap masyarakat penambang.
Menanggapi insiden tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan tambang di daerah. Ia menilai kejadian itu mencerminkan situasi pertambangan yang masih tidak terkelola dengan baik.
“Ini menunjukkan tambang kita masih semrawut. Banyak yang belum memenuhi standar keselamatan,” ujarnya, Senin (5/5/2025).
Bambang mendesak agar pemerintah daerah segera menata Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara menyeluruh. Legalitas yang jelas, menurutnya, akan melindungi masyarakat dari bahaya kerja sekaligus mencegah konflik sosial.
“Kalau WPR ditata dengan baik, masyarakat bisa menambang secara aman tanpa harus sembunyi-sembunyi,” katanya.
Ia juga menyoroti praktik perusahaan besar yang kerap mengabaikan aspek keselamatan kerja dan lingkungan. “Kalau masyarakat yang salah, masih bisa kita bina. Tapi kalau perusahaan yang abai, pemerintah harus tegas. Jangan berlindung di balik investasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bambang menyatakan bahwa penanganan persoalan tambang tak bisa dilakukan sepihak. Ia mendorong keterlibatan semua pihak—pemerintah, legislatif, dan masyarakat—dalam merumuskan kebijakan tambang yang adil dan berorientasi pada keselamatan.
“Pendekatan represif tidak menyelesaikan masalah. Harus ada dialog dan aturan yang memberi kepastian hukum,” ujarnya.
DPRD berharap langkah konkret segera diambil agar tata kelola pertambangan di Kalteng menjadi lebih tertib, transparan, dan berkeadilan, serta menghindari tragedi serupa di masa depan. (mnc-lesta)