Terimakasih
Sempatkanlah untuk klik iklan, karena itu gratis...!
Berita  

BPS Kalteng Minta UMKM Aktif Berpartisipasi Saat Sensus Ekonomi 2026

BPS Kalteng Minta UMKM Aktif Berpartisipasi Saat Sensus Ekonomi 2026
Peserta Rapat Tim Pelaksana Sensus Ekonomi 2026 (SE2026)

MAHARATINEWS, Palangka Raya – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah mulai memanaskan mesin persiapan Sensus Ekonomi 2026 melalui rapat Tim Pelaksana di Ruang Vicon BPS Kalteng, Rabu (25/2/2026).

BPS mengajak pemerintah daerah dan pelaku usaha bergerak bersama agar pendataan ekonomi sepuluh tahunan ini berjalan akurat, terbuka, dan berdampak langsung pada kualitas kebijakan pembangunan daerah.

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 memotret denyut usaha hingga level wilayah terkecil.

“Sensus ini tidak hanya menghitung jumlah usaha, tetapi membaca struktur ekonomi, daya saing, produktivitas, hingga perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Data ini menjadi fondasi kebijakan pembangunan,” ujar Agnes dalam paparannya.

BPS menyiapkan instrumen pendataan yang mencakup identitas usaha, Nomor Induk Berusaha, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, pemanfaatan internet, aktivitas ekonomi kreatif, hingga sertifikasi yang dimiliki. BPS juga menghimpun data moneter berupa pendapatan, pengeluaran, dan aset usaha per 31 Desember 2025.

Agnes mendorong pelaku UMKM untuk tidak ragu terlibat aktif. “UMKM mendominasi struktur usaha di daerah. Jika UMKM terdata dengan baik, kebijakan bantuan, pembinaan, dan akses pembiayaan akan jauh lebih tepat sasaran,” tegasnya.

Statistisi Ahli Madya BPS Kalteng, Muhamad Taufiqurrahman, menjelaskan metode pendataan akan memadukan pengisian mandiri daring untuk usaha besar dan pendataan langsung oleh petugas ke lapangan untuk UMKM.

“Kami menyesuaikan metode agar respons rate tinggi dan beban responden tetap ringan,” ucapnya.

BPS menjamin kerahasiaan data responden. “Informasi usaha dilindungi undang-undang dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Data tidak kami serahkan untuk pajak atau audit,” kata Agnes.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung April–Juli 2026. BPS meminta dukungan Pemprov melalui edaran resmi, kolaborasi sosialisasi lintas kanal, serta partisipasi aktif pelaku usaha.

“Tanpa dukungan bersama, kualitas data akan timpang. Kami butuh keterlibatan semua pihak,” pungkas Agnes. (mnc-neha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *