MAHARATINEWS, Palangka Raya – Krisis antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya akhirnya mendapat perhatian langsung dari Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), gubernur memanggil pihak Pertamina dan membuka dialog terbuka bersama wartawan di Istana Isen Mulang, Kamis (8/5/2026).
Pertemuan itu digelar setelah antrean kendaraan di SPBU memicu keresahan masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
“Kami tidak ingin masyarakat Kalimantan Tengah merasa susah atau panik karena BBM. Pemerintah hadir untuk memastikan situasi tetap terkendali,” tegas Agustiar Sabran di hadapan peserta audiensi.
Sebelum rapat berlangsung, gubernur bersama Forkopimda bahkan disebut telah melakukan patroli langsung ke sejumlah SPBU untuk memantau distribusi BBM di lapangan. Langkah itu dilakukan guna memastikan tidak ada permainan distribusi maupun praktik penimbunan yang merugikan masyarakat.
Dalam forum tersebut, pihak Pertamina melalui perwakilannya, Doni, menyampaikan permohonan maaf atas kondisi antrean panjang yang terjadi. Pertamina memastikan stok BBM di Kalimantan Tengah dalam kondisi aman dan mulai melakukan langkah percepatan distribusi.
“Kami menambah suplai Pertamax hingga sekitar 200 sampai 205 kiloliter per hari dan memperpanjang operasional SPBU sampai pukul 01.00 WIB,” ujarnya.
Menariknya, dalam sesi tanya jawab bersama media, Gubernur Agustiar juga menyoroti keberadaan pengecer BBM yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat di sejumlah wilayah jauh dari SPBU.
“Kami ingin ada solusi jangka panjang, termasuk bagaimana pengecer ini bisa memiliki legalitas yang jelas,” katanya.
Sementara itu, Kapolda Kalteng mengungkapkan aparat telah mengamankan sembilan tersangka terkait dugaan penimbunan BBM ilegal. Penindakan itu dilakukan untuk menjaga distribusi tetap berjalan normal dan tepat sasaran.
Audiensi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa persoalan distribusi BBM kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga Pertamina demi menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat Kalimantan Tengah. (mnc-lesta)