MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Gerakan Pangan Murah sebagai langkah menjaga stabilitas harga sekaligus membantu daya beli masyarakat menjelang Hari Jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah yang diperingati pada 23 Mei mendatang, di kawasan Bundaran Besar Palangka Raya, Senin (18/5/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran itu menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah di tengah kebutuhan bahan pokok yang cenderung meningkat menjelang momentum peringatan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pemerintah ingin memastikan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pangan dengan harga terjangkau.
“Gerakan Pangan Murah ini menjadi bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Kami ingin membantu meringankan beban ekonomi, terutama bagi masyarakat kecil, tenaga pendukung, PPPK, hingga ASN golongan bawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan pokok,” ujar Agustiar.
Program tersebut menyasar lebih dari 5.600 penerima manfaat yang terdiri dari PNS Golongan I dan II, PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, tenaga outsourcing, serta masyarakat ekonomi kecil.
Selain menyediakan bahan pangan dengan harga di bawah pasar, kegiatan ini juga diarahkan untuk menjaga kestabilan pasokan dan mencegah lonjakan harga komoditas strategis.
Gubernur menilai pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan dunia usaha, perbankan, lembaga vertikal, hingga masyarakat agar program stabilisasi ekonomi berjalan efektif.
“Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan kebersamaan, kita bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah,” katanya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden menjelaskan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah melibatkan sejumlah perangkat daerah dan mitra strategis, termasuk Perum BULOG Kalimantan Tengah.
Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi. Warga memadati lokasi untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibanding harga pasar.
Turut hadir unsur Forkopimda, instansi vertikal, perbankan, Bank Indonesia, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. (mnc-lesta)