MAHARATINEWS, Jakarta — Pemerintah mempercepat persiapan penerapan kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dijadwalkan mulai berlaku pada Juni 2026. Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin rapat koordinasi bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Kamis (21/05/2026), guna memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas ekspor nasional.
Rapat itu menyoroti kesiapan regulasi hingga strategi pengamanan sektor ekspor komoditas unggulan Indonesia di tengah tekanan ekonomi global yang belum stabil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah sedang menyelesaikan seluruh aturan teknis agar implementasi kebijakan DHE dapat berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan Presiden.
“Presiden meminta seluruh persiapan dipastikan matang, sehingga implementasi DHE mampu memperkuat ekonomi nasional tanpa menghambat dunia usaha,” kata Airlangga kepada awak media usai rapat.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga menyiapkan pola pengelolaan ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Komoditas yang menjadi perhatian utama meliputi crude palm oil (CPO), batu bara, dan ferro alloy yang selama ini menjadi penyumbang devisa besar bagi negara.
Pemerintah menilai penguatan kebijakan DHE menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas cadangan devisa sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional menghadapi dinamika pasar internasional.
Selain merampungkan regulasi, pemerintah juga akan menggencarkan sosialisasi kepada asosiasi eksportir dan pelaku usaha. Langkah itu dilakukan agar dunia industri memiliki pemahaman yang sama terhadap mekanisme baru serta mampu beradaptasi tanpa menimbulkan gejolak di sektor perdagangan.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Opsi kebijakan work from home selama dua bulan dan pemberian insentif ekonomi pada kuartal kedua menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap bergerak.
Melalui kebijakan tersebut, Presiden Prabowo ingin memastikan Indonesia tidak hanya menjaga arus devisa, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. (mnc-red)