MAHARATINEWS, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi menegaskan pentingnya hasil verifikasi lapangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyikapi berbagai persoalan di sektor perkebunan. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang melibatkan tim teknis serta perwakilan pemerintah kabupaten terkait.
Staff Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, H. Darliansjah, menyampaikan bahwa aktivitas usaha perkebunan memiliki dampak besar, baik terhadap penyerapan tenaga kerja maupun kemajuan pembangunan di wilayah sekitarnya. Karena itu, ia menekankan agar aspirasi masyarakat dapat diakomodasi secara bijak dan penuh kesabaran oleh semua pihak.
Ia berharap tim yang telah turun langsung ke lapangan mampu menyusun laporan secara komprehensif dan objektif. “Hasil verifikasi harus benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan, dilengkapi bukti, data historis, serta dukungan yang jelas sehingga bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan sesuai regulasi hukum,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
Dalam forum tersebut, Darliansjah juga mempersilakan tim teknis untuk memaparkan hasil verifikasi dengan penyampaian yang terukur dan mudah dipahami. Ia menginginkan seluruh peserta rapat dapat mencermati hasil tersebut secara jernih dan konstruktif guna mencapai solusi bersama.
Sementara itu, perwakilan tim teknis lapangan, Kepala Bidang Perlindungan Perkebunan Adi Soeseno, menjelaskan bahwa tim bekerja secara kolektif tanpa struktur ketua, melibatkan Pemerintah Provinsi serta dua pemerintah kabupaten, yakni Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan. Ia menambahkan bahwa proses verifikasi sempat mengalami kendala waktu, termasuk penyesuaian jadwal akibat hari raya.
Meski demikian, tim telah berhasil menghimpun data hasil pengukuran dari masing-masing daerah dan menggabungkannya dalam pembahasan internal. Hasil tersebut kemudian dipaparkan dalam rapat sebagai bahan pertimbangan bersama.
“Harapan kami, semua pihak dapat melihat hasil ini secara objektif dan damai, sehingga keputusan yang diambil nantinya benar-benar adil dan sesuai ketentuan,” kata Asduan.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan detail peta dan perizinan oleh tim dari Kabupaten Seruyan, khususnya terkait perusahaan yang memiliki izin awal, sebelum dilanjutkan dengan pembahasan lanjutan oleh tim lainnya. (mnc-neha)