MAHARATINEWS, Palangka Raya – Lonjakan inflasi tahunan Kalimantan Tengah yang mencapai 4,56 persen pada Mei 2026 dinilai tidak cukup disikapi hanya dengan pemantauan statistik. Pemerintah daerah didorong segera mengambil langkah konkret untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok yang mulai membebani daya beli masyarakat.
Pengamat kebijakan publik Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, menilai inflasi yang saat ini terjadi lebih banyak dipengaruhi faktor harga komoditas dan distribusi barang. Karena itu, pemerintah perlu bergerak cepat memastikan pasokan tetap lancar hingga ke tingkat konsumen.
“Kalau melihat data inflasi year-on-year sebesar 4,56 persen, sebenarnya langkah penanganannya cukup jelas. Pemerintah harus aktif melakukan operasi pasar atau pasar murah untuk menekan gejolak harga di masyarakat,” kata Erlin kepada DAYABORNEO, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, kenaikan harga pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi tidak bisa dilepaskan dari persoalan rantai pasok yang masih panjang dan biaya distribusi yang tinggi, terutama di wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki karakter geografis luas.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi barang, mulai dari tingkat distributor hingga pedagang eceran. Langkah tersebut penting untuk mengetahui titik-titik yang menyebabkan harga barang melonjak sebelum sampai ke tangan masyarakat.
“Yang harus dicek itu rantai pasoknya. Di mana terjadi kenaikan biaya, siapa yang mengendalikan distribusi, dan bagaimana ketersediaan barang di lapangan. Kalau itu tidak dipetakan, inflasi akan terus berulang,” ujarnya.
Selain itu, Erlin mendorong pemerintah memberikan subsidi angkutan barang untuk komoditas strategis, terutama bahan pangan pokok yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Biaya logistik masih menjadi persoalan besar di Kalteng. Subsidi transportasi barang bisa menjadi salah satu solusi agar harga di tingkat konsumen tidak terlalu tinggi,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional maupun pusat distribusi. Hasil sidak, menurutnya, harus menjadi dasar penyusunan kebijakan pengendalian harga yang lebih tepat sasaran.
“Jangan hanya menunggu laporan angka inflasi keluar. Pemerintah harus turun ke lapangan, melihat kondisi pasar secara langsung, lalu menjadikan temuan itu sebagai bahan pengambilan kebijakan,” tegas Erlin.
BPS Kalimantan Tengah sebelumnya mencatat inflasi tahunan Mei 2026 mencapai 4,56 persen, dengan Kabupaten Kapuas menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 5,15 persen. Kenaikan harga makanan, minuman, tembakau, transportasi, dan jasa menjadi faktor utama yang mendorong laju inflasi di Bumi Tambun Bungai. (mnc-red)