MAHARATINEWS, Palangka Raya — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax, mulai memicu keluhan dari berbagai kalangan masyarakat dan pelaku usaha di Kalimantan Tengah. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, terutama di sektor transportasi dan distribusi hasil perkebunan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, S.St.Pi., menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada masyarakat perkotaan, tetapi juga sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah pedesaan. Ia menilai kebijakan tersebut memiliki efek domino yang luas terhadap berbagai sektor.
Menurutnya, kenaikan harga solar sebelumnya saja sudah memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas angkutan sawit, kernel, dan hasil perkebunan lainnya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada biaya produksi hingga harga jual di tingkat masyarakat.
Ia juga menyoroti bahwa Indonesia sebenarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun belum diimbangi dengan pembangunan industri pengolahan seperti kilang. “Kita punya bahan baku, tapi belum maksimal mengolahnya menjadi produk jadi. Seharusnya ini bisa menekan ketergantungan dan menjaga stabilitas harga,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Selain persoalan harga, Bambang menekankan pentingnya ketersediaan BBM di lapangan. Menurutnya, harga tinggi masih bisa ditoleransi dalam kondisi tertentu, namun kelangkaan justru akan menimbulkan persoalan yang lebih besar bagi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi BBM, bahkan di wilayah yang masih tergolong dekat dengan pusat kota. Hal ini dinilai bertentangan dengan program satu harga yang digaungkan pemerintah.
Bambang turut menyoroti dugaan strategi pasar yang berpotensi mengarahkan masyarakat dari penggunaan Pertalite ke Pertamax. Ia meminta agar kebijakan terkait energi disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
Ia menegaskan bahwa DPRD akan mendorong komunikasi dengan pihak terkait, termasuk Pertamina, guna memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga dan distribusinya merata. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik monopoli dalam sektor energi yang dapat merugikan masyarakat luas.
“Yang paling penting adalah ketersediaan dan keadilan distribusi. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM, apalagi di daerah,” tegasnya. (mnc-neha)
