MAHARATINEWS, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kembali menyoroti berbagai persoalan pembangunan daerah melalui laporan hasil reses. Juru Bicara Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas, Agie, menyampaikan bahwa pelaksanaan reses terbaru berjalan lancar, namun masih menyisakan sejumlah catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah.
Agie menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah Dapil I masih banyak mengeluhkan lambatnya realisasi aspirasi yang telah disampaikan pada reses sebelumnya maupun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan karena kebutuhan masyarakat belum sepenuhnya terjawab.
Selain itu, Agie menilai kesenjangan pembangunan infrastruktur antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup nyata. Ia mengingatkan bahwa ketimpangan tersebut berpotensi memicu kecemburuan sosial jika dibiarkan berlarut-larut.
“Apabila tidak segera ditangani, kesenjangan ini bisa memunculkan konflik antarwilayah,” ujar Agie saat rapat paripurna DPRD Kalteng, Senin (5/1/2026).
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Agie menyampaikan sejumlah rekomendasi konkret kepada pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Palangka Raya, terutama dalam sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Salah satu prioritas yang ia soroti adalah betonisasi titian kayu di kawasan bantaran sungai seperti Pahandut dan Langkai demi menjamin keselamatan warga.
Di sektor ekonomi rakyat, Agie mendorong percepatan penyaluran bibit, pupuk bersubsidi, serta alat dan mesin pertanian agar produktivitas petani dan pekebun kembali meningkat. Ia juga meminta pemerintah serius memperbaiki konektivitas jalan lintas kabupaten, termasuk ruas Kuala Kurun–Katingan Tengah, dengan kualitas yang mampu menahan beban kendaraan berat.
Selain infrastruktur, Agie menyoroti perlunya kejelasan pelaksanaan Program Huma Betang serta peningkatan insentif bagi Mantir Adat dan Ketua RT. “Persoalan ini sudah kami sampaikan sebelumnya, namun sampai reses terakhir belum ada kepastian,” pungkasnya. (mnc-neha)