MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menilai peluncuran Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) sebagai langkah politik anggaran yang patut diapresiasi, sekaligus menuntut pembenahan serius pada akurasi data dan mekanisme penyaluran agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan warga yang membutuhkan.
Ansyari menyampaikan pandangan itu saat dimintai tanggapan terkait implementasi awal KHBS. Ia mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Edy Pratowo yang merealisasikan janji program sosial meski ruang fiskal daerah terbatas.
“Kami mengapresiasi keberanian pemerintah provinsi merealisasikan program ini. Tentu ada keterbatasan anggaran, tapi komitmen politiknya sudah ditunjukkan. Tinggal bagaimana memastikan APBD yang digunakan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan,” tegas Ansyari.
Ia meminta seluruh perangkat daerah memperketat verifikasi penerima manfaat agar tidak terjadi salah sasaran. Menurutnya, pembenahan data penerima menjadi kunci agar program bantuan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
“Masih ada kekurangan di tahap awal. Pemerintah perlu terus mengevaluasi, mulai dari perbaikan data hingga mekanisme penyaluran. Tujuannya supaya program ini lebih efisien, tepat sasaran, dan tidak bocor ke kelompok yang sebenarnya mampu,” ujarnya.
Ansyari menegaskan bantuan sosial memiliki rambu dan aturan yang jelas. Ia mengingatkan bahwa penerima bantuan harus terdaftar dalam basis data resmi sesuai ketentuan yang berlaku, seperti DTSN maupun sistem pendataan lainnya.
“Bantuan sosial ada aturannya. Kalau sudah masuk dalam data DTSN dan memenuhi syarat, silakan menerima. Tapi kalau tergolong mampu, tidak perlu memaksakan diri mengejar bantuan,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat bersikap jujur dan dewasa menyikapi program bantuan. Menurutnya, pemerintah berkewajiban memberi perhatian kepada warga rentan, sementara masyarakat yang mampu seharusnya memberi ruang bagi yang lebih membutuhkan.
“Negara harus hadir untuk yang lemah. Yang kuat jangan mengambil jatah orang kecil. Di situ letak keadilan sosial yang kita jaga bersama,” pungkas Ansyari. (mnc-neha)