MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menyoroti kembali persoalan kelangkaan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram yang terjadi di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus berulang karena berdampak langsung terhadap masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang bergantung pada LPG bersubsidi.
Ansyari mengatakan, DPRD Kalteng telah menerima berbagai laporan mengenai sulitnya masyarakat memperoleh LPG 3 kilogram. Tidak hanya di Kota Palangka Raya, keluhan serupa juga datang dari sejumlah kabupaten.
“Kami menerima informasi yang sama dari beberapa daerah. Di tingkat pangkalan barang sulit didapat, sementara di tingkat pengecer harganya bahkan mencapai Rp45 ribu per tabung. Ini tentu sangat kami sayangkan,” ujar Ansyari saat diwawancarai di DPRD Kalteng, Kamis (25/6/2026).
Ia menilai tingginya harga di tingkat pengecer menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi yang harus segera diusut. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dengan memanfaatkan kelangkaan barang kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan. Distribusi LPG bersubsidi harus tepat sasaran dan harga yang diterima masyarakat harus sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ansyari mengungkapkan bahwa pihak Pertamina Patra Niaga melalui Sales Branch Manager telah melakukan inspeksi mendadak ke lapangan dan menemukan sejumlah persoalan. Namun demikian, DPRD menilai investigasi tidak boleh berhenti pada temuan awal semata.
“Kita harus mengetahui sumber persoalan sebenarnya. Apakah terjadi kendala di tingkat agen, distribusi, atau ada faktor lain yang menyebabkan pasokan tersendat,” katanya.
Ia juga menyoroti kenaikan harga LPG nonsubsidi yang dinilai turut memengaruhi kondisi di lapangan. Menurutnya, jika biaya distribusi maupun harga energi mengalami kenaikan, pemerintah dan Pertamina harus mampu menjelaskan dampaknya secara terbuka kepada masyarakat.
Untuk itu, DPRD Kalteng berencana mengagendakan pertemuan dengan Pertamina Patra Niaga bersama komisi terkait guna membahas persoalan tersebut secara menyeluruh.
“Saya akan berkoordinasi dengan komisi yang membidangi perdagangan agar segera melakukan audiensi dengan Pertamina Patra Niaga. Kami ingin mengetahui akar masalahnya sehingga kelangkaan ini tidak terus berulang seperti yang pernah terjadi pada distribusi BBM,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Ansyari berharap langkah evaluasi tersebut dapat menghasilkan solusi konkret sehingga pasokan LPG kembali normal, harga di tingkat masyarakat terkendali, dan distribusi berlangsung lebih transparan serta tepat sasaran. (mnc-neha)