MAHARATINEWS, Palangka Raya – Upaya memperkuat pendapatan daerah terus menjadi perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Menyikapi diberlakukannya kebijakan opsen pajak, DPRD Kalteng menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat se-Kalimantan Tengah untuk memetakan proyeksi serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
RDP tersebut dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Muhajirin, dan dihadiri anggota Komisi I, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng Anang Dirjo, serta perwakilan UPT Samsat kabupaten dan kota, Selasa (20/1/2025).
Dalam forum tersebut, DPRD dan jajaran teknis membahas langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor melalui skema opsen pajak.
Muhajirin menyampaikan bahwa pembahasan tidak hanya berfokus pada target angka penerimaan, tetapi juga menyentuh aspek pelayanan publik. Ia menjelaskan, Komisi I DPRD Kalteng menggunakan hasil kunjungan kerja ke sejumlah UPT Samsat sebagai bahan evaluasi terhadap sistem administrasi, kualitas layanan, serta kendala teknis yang dihadapi di lapangan.
“Kami ingin memastikan kebijakan opsen pajak berjalan efektif dan benar-benar berdampak pada peningkatan PAD,” ujarnya.
Menurutnya, optimalisasi pajak kendaraan bermotor memerlukan dukungan sistem yang baik, sumber daya manusia yang siap, serta pelayanan yang cepat dan transparan kepada masyarakat. Oleh karena itu, DPRD mendorong setiap UPT Samsat untuk terus melakukan pembenahan, termasuk pemanfaatan teknologi dan penyederhanaan prosedur pelayanan.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Kalteng juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, Bapenda, dan UPT Samsat di daerah. Kerja sama yang solid dinilai menjadi kunci agar implementasi opsen pajak tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik.
“Melalui sinergi dan evaluasi berkelanjutan, kami berharap kebijakan opsen pajak mampu memberikan kontribusi signifikan bagi PAD Kalimantan Tengah sekaligus mendorong pelayanan publik yang lebih optimal,” pungkas Muhajirin. (mnc-neha)