Terimakasih
Sempatkanlah untuk klik iklan, karena itu gratis...!

Jalan Rusak Sampit–Samuda Dikeluhkan, Ketua DPRD Kalteng Soroti Keterbatasan Anggaran

Jalan Rusak Sampit–Samuda Dikeluhkan, Ketua DPRD Kalteng Soroti Keterbatasan Anggaran
Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong

MAHARATINEWS, Palangka Raya — Kerusakan parah di ruas Jalan HM Arsyad yang menghubungkan Kota Sampit dan Samuda, Kabupaten Kotawaringin Timur, kembali menuai keluhan masyarakat. Kondisi jalan yang dipenuhi lubang serta aspal yang mengelupas dinilai membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua yang setiap hari melintas di jalur tersebut.

Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, menyampaikan bahwa kerusakan jalan tersebut memang menjadi perhatian pemerintah provinsi. Ia menjelaskan, ruas jalan yang juga menjadi penghubung menuju Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, itu belum tertangani secara maksimal karena keterbatasan anggaran daerah.

Kerusakan jalan terlihat mulai dari wilayah Desa Bagendang hingga kawasan Samuda. Banyaknya lubang di sepanjang jalan membuat pengendara harus ekstra hati-hati, terlebih kendaraan besar seperti truk sering melintas di jalur tersebut. Kondisi ini dinilai semakin meningkatkan risiko kecelakaan.

“Pemerintah provinsi pasti memprogramkan perbaikan karena itu menjadi tanggung jawabnya. Hanya saja yang menjadi kendala saat ini adalah masalah pendanaan,” ujar Arton saat kunjungan kerja di Kotim, Rabu (19/5/2026).

Ia berharap, perbaikan jalan dapat direalisasikan secara bertahap pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, meski kondisi jalan saat ini mengalami kerusakan, keberadaan lapisan aspal masih lebih baik dibandingkan jalan tanah.

Arton juga mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah tengah mengalami penurunan signifikan. Ia menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah mengalami penurunan drastis dalam dua tahun terakhir.

“Pada tahun 2026 ini APBD kita turun dari Rp10 triliun menjadi sekitar Rp5,4 triliun,” ungkapnya.

Dari total anggaran tersebut, hanya sekitar Rp1,5 triliun yang dapat dialokasikan untuk belanja langsung pembangunan fisik. Sementara itu, pemerintah provinsi harus menangani ribuan kilometer jalan yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota, sehingga pembagian anggaran menjadi tantangan tersendiri. (mnc-neha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *