MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) terus memperkuat pelaksanaan Program Huma Betang sebagai kebijakan strategis pembangunan sumber daya manusia. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi daring yang digelar pada Sabtu (17/1/2026), dengan agenda utama evaluasi Program Sekolah Gratis serta penyiapan penguatan koperasi sekolah, teaching factory, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan unit penunjang layanan pendidikan lainnya.
Rapat koordinasi ini diikuti lebih dari 400 peserta yang terdiri atas pengawas pembina serta kepala SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKH) se-Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi menilai forum ini sebagai langkah penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, menyampaikan bahwa Program Sekolah Gratis sepanjang 2025 telah berjalan dengan berbagai capaian positif. Ia menyebutkan, sejumlah sekolah telah sepenuhnya membebaskan peserta didik dari Biaya Penunjang Pendidikan (BPP) dan mengandalkan pendanaan dari BOSP serta BOSDA.
“Pemerintah Provinsi mengapresiasi sekolah-sekolah yang konsisten menjalankan sekolah gratis secara penuh demi meringankan beban masyarakat,” ujar Reza.
Ia juga menjelaskan bahwa di beberapa sekolah masih diterapkan BPP dengan skema subsidi silang, di mana siswa dari keluarga mampu tetap berkontribusi, sementara siswa kurang mampu dibebaskan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan sosial yang tetap sejalan dengan prinsip keadilan.
Reza mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi menghadapi tantangan penurunan kapasitas fiskal akibat berkurangnya APBD secara signifikan. Meski demikian, Pemprov Kalteng menegaskan komitmen untuk menjaga kualitas layanan pendidikan. “Keterbatasan anggaran tidak boleh menurunkan mutu pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, tingkat kepuasan peserta didik yang mencapai 97,3 persen menjadi indikator keberhasilan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Ke depan, Pemerintah Provinsi akan terus mendorong transparansi pengelolaan anggaran pendidikan melalui platform PENA Kalteng agar bantuan benar-benar dirasakan langsung oleh peserta didik, terutama di wilayah pedalaman.
“Ini adalah amanah Gubernur Kalimantan Tengah. Pendidikan harus hadir secara adil dan nyata bagi seluruh anak-anak kita,” pungkas Reza.
