MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya menggeber upaya penurunan kemiskinan sebagai prioritas utama pembangunan dalam RPJMD 2025–2029. Komitmen itu ditegaskan Wakil Wali Kota Palangka Raya, Ahmad Zaini, saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Sinergitas Penanggulangan Kemiskinan di Aula Peteng Karuhei II, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Rabu (18/2/2026).
Zaini menyebut tren kemiskinan dua tahun terakhir menjadi alarm serius bagi Pemko. Ia memaparkan angka kemiskinan pada 2024 berada di 3,52 persen, lalu naik menjadi 3,62 persen pada 2025 atau setara sekitar 11.200 jiwa dari total penduduk kurang lebih 310 ribu orang. Pemerintah pun memasang target ambisius untuk menurunkannya menjadi 3,30 persen pada 2026.
“Target ini menantang karena tren justru naik. Artinya, kita tidak bisa bekerja biasa-biasa saja. Kita perlu lompatan kerja yang terukur dan disiplin eksekusi,” tegas Zaini.
Ia menilai kenaikan angka kemiskinan sejalan dengan meningkatnya Garis Kemiskinan akibat lonjakan harga kebutuhan pokok dan perubahan pola konsumsi. Karena itu, Zaini meminta seluruh perangkat daerah memperkuat akurasi data sasaran agar intervensi benar-benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
“Kunci keberhasilan ada pada data yang presisi, konvergensi program lintas OPD, dan kualitas pelaksanaan di lapangan. Bantuan tidak boleh salah alamat,” ujarnya.
Zaini juga mendorong setiap OPD mengarahkan programnya ke dampak nyata—mulai dari perlindungan sosial, penguatan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja berbasis lokal. Menurutnya, penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan parsial dan seremonial, tetapi harus terintegrasi dari perencanaan sampai evaluasi.
“Kalau kita solid, target RPJMD bukan sekadar angka di dokumen. Kita ingin hasilnya terasa di dapur warga,” pungkasnya.
Rakor tersebut menjadi forum konsolidasi lintas sektor untuk menyatukan peta jalan penanggulangan kemiskinan agar target penurunan 2026 tercapai dan kesejahteraan warga Palangka Raya meningkat secara berkelanjutan. (mnc-lesta)