Terimakasih
Sempatkanlah untuk klik iklan, karena itu gratis...!

Pemprov Kalteng Kencangkan Pengawasan Kelautan, Penegakan Hukum Jadi Fokus

Berikut **berita versi media nasional DAYA BORNEO** dengan gaya **lebih berani, tajam, dan tegas**, tetap faktual serta profesional: --- **DAYA BORNEO, Palangka Raya** – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengencangkan pengawasan laut. Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng menggandeng Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pontianak untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kalteng yang memiliki garis pantai sekitar 750 kilometer. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pertemuan antara Kepala Dislutkan Kalteng Sri Widanarni dan Kepala Stasiun PSDKP KKP Pontianak Bayu Y. Suharto di Palangka Raya, Selasa (20/1/2026). Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak akan membiarkan pengelolaan sumber daya kelautan berjalan tanpa kendali. “Sinergi antara pemerintah daerah dan Stasiun PSDKP KKP Pontianak menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan,” tegas Sri Widanarni. Ia menekankan, wilayah laut Kalteng dengan kewenangan 0–12 mil laut menyimpan potensi besar sekaligus rawan pelanggaran, mulai dari penangkapan ikan ilegal hingga eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, kolaborasi lintas instansi dinilai mutlak diperlukan. Sri Widanarni menjelaskan, kerja sama ini akan diarahkan pada pengawasan terpadu di lapangan, pertukaran data dan informasi, serta penguatan langkah hukum terhadap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. “Sinergi ini diharapkan dapat semakin memperkuat efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga pelaksanaannya berjalan optimal dan terkoordinasi,” ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga sepakat menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai payung hukum kolaborasi jangka panjang. PKS ini akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan terpadu, penegakan hukum, serta pengelolaan perairan yang berkelanjutan. “Dengan terbangunnya sinergitas yang kuat antarinstansi, kami berharap kualitas ekosistem perairan Kalimantan Tengah terjaga, pengelolaan sumber daya semakin bertanggung jawab, dan kesejahteraan nelayan meningkat,” tutup Sri Widanarni. Langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Tengah yang menempatkan kelautan dan perikanan sebagai sektor strategis, bukan hanya untuk ekonomi, tetapi juga kedaulatan dan keberlanjutan.
Dislutkan Prov. Kalteng Perkuat Sinergi Pengawasan Kelautan dan Perikanan Kalteng

MAHARATINEWS, Palangka Raya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat pengawasan sektor kelautan dan perikanan melalui sinergi lintas instansi. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalteng, Sri Widanarni, menerima kunjungan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pontianak, Bayu Y. Suharto, bersama tim di ruang kerjanya, Selasa (20/1/2026).

Audiensi tersebut menjadi langkah awal penguatan koordinasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kalimantan Tengah, khususnya pada zona kewenangan 0–12 mil laut dengan garis pantai mencapai sekitar 750 kilometer.

Sri Widanarni menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan PSDKP menjadi kunci menjaga sumber daya kelautan tetap lestari dan tertib hukum.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Stasiun PSDKP KKP Pontianak menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan di lapangan agar berjalan lebih optimal dan terkoordinasi.
“Melalui kerja sama ini, pelaksanaan pengawasan dapat berjalan lebih efektif, khususnya di wilayah pesisir dan perairan Kalimantan Tengah,” terangnya.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib, berkelanjutan, dan taat hukum. Prinsip kebersamaan, saling mendukung, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama pelaksanaan pengawasan terpadu.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat menyiapkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dislutkan Kalteng dan Stasiun PSDKP KKP Pontianak. PKS ini mencakup penguatan koordinasi, penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan pengawasan bersama di wilayah Kalimantan Tengah.

“Dengan terbangunnya sinergitas dan kolaborasi yang kuat antarinstansi, kami berharap kualitas dan keberlanjutan ekosistem perairan Kalimantan Tengah semakin terjaga serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan,” tutup Sri Widanarni.

Turut hadir dalam audiensi tersebut sejumlah pejabat Dislutkan Kalteng dari bidang perikanan tangkap, kelautan dan pesisir, serta budidaya dan pemasaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *