MAHARATINEWS, Palangka Raya – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah menjadi tantangan baru bagi pembangunan desa di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Katingan. Karena itu, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Dialog Interaktif DPD APDESI Kalimantan Tengah Tahun 2026 dinilai memiliki peran penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis agar desa tetap mampu berkembang di tengah keterbatasan fiskal.
Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Katingan, Ponny Natalia, usai menghadiri pembukaan Rakerda APDESI Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (10/6/2026).
Menurut Ponny, forum yang mempertemukan ratusan kepala desa dari seluruh Kalimantan Tengah itu harus dimanfaatkan sebagai wadah bertukar gagasan dan pengalaman untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi desa saat ini.
“Kami sangat mendukung pelaksanaan Rakerda APDESI ini. Harapannya kegiatan ini bisa melahirkan berbagai masukan positif bagi desa, terutama bagaimana desa dapat bertahan dan tetap maju dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang,” ujarnya.
Ponny mengatakan, tantangan pembangunan desa saat ini tidak hanya berkaitan dengan anggaran, tetapi juga kemampuan pemerintah desa dalam beradaptasi terhadap perubahan kebijakan dan tuntutan masyarakat yang semakin dinamis.
Karena itu, menurutnya, penguatan kelembagaan desa dan organisasi kepala desa menjadi penting untuk memperkuat koordinasi serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.
Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Katingan sebelumnya juga telah mengukuhkan Dewan Pengurus Kecamatan APDESI sebagai bagian dari upaya memperkuat jaringan komunikasi antar-pemerintah desa.
“Kami ingin kepala desa memiliki ruang untuk saling belajar dan berbagi solusi. Dengan kebersamaan, tantangan yang dihadapi desa akan lebih mudah diatasi,” katanya.
Bagi Pemerintah Kabupaten Katingan, desa tetap menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, hasil Rakerda APDESI diharapkan tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga langkah konkret yang dapat diterapkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan mendorong kemajuan desa.
“Yang paling penting, desa jangan sampai kehilangan semangat untuk berkembang. Efisiensi harus menjadi momentum untuk bekerja lebih efektif, bukan alasan untuk berhenti berinovasi,” tegas Ponny. (mnc-red)