MAHARATINEWS, Palangka Raya — Pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) II membuka banyak persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat pedesaan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan. Mulai dari jalan rusak parah, keterbatasan layanan kesehatan, minimnya fasilitas pendidikan, hingga lemahnya dukungan terhadap UMKM menjadi keluhan dominan yang disampaikan warga.
Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 yang berlangsung pada 5–12 April 2026 itu menjadi ruang bagi wakil rakyat untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat di lapangan.
Juru Bicara Dapil II, Ferry Khaidir, menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan bagian penting dalam memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Reses menjadi sarana penting bagi DPRD untuk mendengar langsung persoalan masyarakat sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan daerah,” ujarnya, saat Rapat Paripurna ke 4 Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Senin (11/5/2026).
Dalam berbagai pertemuan bersama warga, persoalan infrastruktur masih mendominasi aspirasi masyarakat. Banyak desa mengeluhkan kondisi jalan yang rusak berat hingga sulit dilalui kendaraan, terutama akses penghubung antar desa dan antar kabupaten.
Warga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten segera mempercepat peningkatan maupun pengaspalan jalan agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terhambat.
Selain infrastruktur, masyarakat juga menyoroti masih terbatasnya layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan. Sejumlah desa mengusulkan tambahan tenaga pengajar, perbaikan fasilitas sekolah, ambulans desa, hingga peningkatan sarana posyandu.
Di sektor ekonomi, masyarakat berharap adanya pelatihan keterampilan, dukungan UMKM, bantuan usaha produktif, serta perhatian terhadap sektor pertanian dan perikanan melalui bantuan bibit unggul dan sarana produksi.
“Harapan masyarakat sederhana, pembangunan harus merata dan benar-benar dirasakan sampai ke desa-desa,” kata Ferry.
Tak hanya itu, warga juga meminta perhatian terhadap rumah ibadah di pedesaan yang dinilai masih minim dukungan bantuan sosial untuk pembangunan maupun perbaikan sarana.
Hasil reses tersebut nantinya akan menjadi bahan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah agar program pembangunan lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Melalui reses ini, DPRD Kalteng menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan, penganggaran, dan aspirasi rakyat demi mendorong pembangunan yang lebih merata di Bumi Tambun Bungai. (mnc-neha)