MAHARATINEWS, Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memperkuat sektor strategis guna mempersempit ketimpangan gender dan menanggapi tantangan ekonomi global yang berdampak pada daerah.
Hal ini disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng, Sri Widanarni, saat menghadiri Konferensi Pers Berita Resmi Statistik di Kantor BPS Kalteng, Senin (5/5/2025).
Menanggapi peningkatan nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2024, Sri menegaskan bahwa Pemprov tidak tinggal diam.
“Kami terus bergotong royong memastikan sektor kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan nyata. Kami harus menjaga penurunan IKG di beberapa kabupaten, dan kami akan memberikan perhatian serius pada daerah yang mengalami peningkatan ketimpangan,” ujarnya.
Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti, sebelumnya memaparkan bahwa IKG Kalteng tahun 2024 naik menjadi 0,549 dari 0,541 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemunduran, khususnya pada dimensi pemberdayaan perempuan.
“Meskipun demikian, secara tren sejak 2018, ketimpangan gender di Kalteng cenderung menurun. Ini terlihat dari peningkatan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja,” jelasnya.
Selain membahas gender, Agnes juga memaparkan kondisi perekonomian triwulan I-2025. Secara tahunan (y-on-y), ekonomi Kalteng tumbuh 4,04 persen, namun mengalami kontraksi 6,57 persen secara kuartalan (q-to-q).
Ia menyebut, kategori Administrasi Pemerintahan mencatat pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi.
Terkait tantangan ekonomi, Sri Widanarni mengakui bahwa Kalteng masih menghadapi tekanan akibat perlambatan sektor unggulan.
“Sektor batubara selama ini menjadi andalan kita, tapi kini kita harus menghadapi kewajiban untuk melakukan hilirisasi. Ini menjadi PR besar bagi kami agar ke depan, ekspor bisa langsung dari Kalteng dan nilai tambah tidak lari ke luar,” ujarnya.
Sri menambahkan, hilirisasi di dalam daerah bukan hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga membuka lapangan kerja.
“Kami berharap langkah ini bisa jadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif,” tutupnya.
Konferensi ini menjadi ruang penting bagi BPS dan pemerintah daerah untuk menyamakan langkah, sekaligus membangun sinergi dalam menanggapi berbagai tantangan pembangunan di Kalimantan Tengah. (mnc-red)