MAHARATINEWS, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Tomy Irawan Diran menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang mulai berjalan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Katingan. Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya menjadi penonton meski pendanaan program tersebut berasal dari pemerintah pusat.
“Pendanaan memang bersumber dari kementerian, tetapi bukan berarti daerah bisa lepas tangan. Pengawasan tetap harus dilakukan untuk memastikan transparansi dan efektivitas pelaksanaan di lapangan,” tegas Tomy, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi Sekolah Rakyat ada pada keterbatasan sarana dan sulitnya akses menuju lokasi sekolah, terutama di daerah pelosok. Hal itu, kata Tomy, membuat banyak orang tua enggan mengizinkan anaknya bersekolah karena jarak dan fasilitas yang tidak memadai.
“Masih banyak wilayah yang kesulitan menjangkau sekolah. Ini harus jadi perhatian serius pemerintah agar tujuan pemerataan pendidikan benar-benar terwujud,” ujarnya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kalteng itu menilai, Sekolah Rakyat memiliki potensi besar untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan.
“Program Sekolah Rakyat ini adalah langkah konkret membuka peluang bagi anak-anak yang belum sempat sekolah. Tapi tanpa dukungan dan koordinasi daerah, hasilnya tidak akan maksimal,” jelasnya.
Tomy mencontohkan, di Palangka Raya sudah ada sekitar 75 siswa yang tertampung, namun jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan. Ia mendesak agar koordinasi antara pemerintah kabupaten dan kementerian diperkuat.
“Pemerintah daerah harus aktif memastikan Sekolah Rakyat benar-benar berjalan sesuai tujuan, yaitu membuka akses pendidikan seluas-luasnya untuk masyarakat kurang mampu,” pungkasnya.
Dengan pengawasan yang optimal, ia berharap Sekolah Rakyat menjadi pondasi nyata pemerataan pendidikan di Kalimantan Tengah. (mnc-lesta)