MAHARATINEWS, Palangkaraya — Pelaksanaan program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) kini menjadi fokus pengawasan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Anggota DPRD Kalteng dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Yetro Midel Yoseph, menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran, Selasa (3/3/2026).
Yetro menyampaikan bahwa DPRD saat ini masih mencermati tahap awal pendistribusian kartu di lapangan. Secara kelembagaan, pihaknya belum menerima arahan khusus dari pimpinan terkait keterlibatan teknis dalam proses distribusi. Meski demikian, ia menekankan bahwa fungsi pengawasan tetap melekat dan dijalankan secara aktif.
“Terus terang, kami masih memantau perkembangan di lapangan. Belum ada penunjukan atau arahan khusus dari pimpinan terkait peran teknis DPRD dalam pendistribusian. Namun yang terpenting, kami fokus menjalankan fungsi kontrol,” ujarnya.
Ia menambahkan, setelah peluncuran dan distribusi berjalan lebih luas, DPRD akan mengoptimalkan agenda kunjungan kerja serta reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, para legislator dapat menggali respons langsung dari penerima manfaat sekaligus mengukur efektivitas pelaksanaan program.
Menurut Yetro, reses menjadi instrumen penting untuk memastikan masyarakat memahami mekanisme KHBS, memperoleh akses yang jelas, dan benar-benar merasakan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan.
Ia juga menegaskan bahwa aspek teknis pendistribusian merupakan kewenangan dinas terkait di lingkungan pemerintah daerah. DPRD menghormati mekanisme tersebut sembari tetap mengawal transparansi dan akuntabilitas program.
Yetro berharap pengawasan yang konsisten mampu mencegah penyimpangan serta memastikan KHBS tidak sekadar menjadi program simbolis, melainkan benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. (mnc-neha)