MAHARATINEWS, Palangkaraya — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menegaskan komitmen pihaknya dalam menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 melalui pelaksanaan apel siaga yang digelar hari ini, Kamis (9/4/2026) pagi.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk menunjukkan kesiapan BPS dalam menjalankan amanat negara, khususnya dalam mendata aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Agnes menjelaskan bahwa sensus ini bertujuan untuk mencatat berbagai kegiatan ekonomi secara menyeluruh, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Ia juga mengajak insan pers untuk turut membantu menyosialisasikan kegiatan ini kepada masyarakat, agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.
“Petugas kami akan turun langsung ke lapangan dengan ciri mengenakan rompi dan tanda pengenal (name tag). Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat menerima petugas serta memberikan jawaban yang jujur,” ujar Agnes.
Menurutnya, data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi. Informasi tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program yang mendukung pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, serta sektor usaha lainnya.
Agnes juga memaparkan tahapan pelaksanaan SE2026 yang telah berjalan, dimulai dari pelatihan instruktur nasional hingga instruktur daerah. Selanjutnya, BPS akan segera membuka proses rekrutmen petugas sebelum memberikan pelatihan teknis terkait konsep, definisi, serta metode pendataan dan wawancara.
Pelaksanaan lapangan dijadwalkan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Selain metode wawancara langsung, BPS juga akan menerapkan sistem pengisian mandiri melalui “blasting questionnaire” yang dikirimkan ke email perusahaan, khususnya untuk usaha besar.
Diperkirakan, sekitar 2.500 petugas akan dilibatkan di seluruh Kalimantan Tengah, meskipun jumlah tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah sesuai kebutuhan data.
Di sisi lain, Agnes mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan sensus, terutama terkait durasi wawancara yang cukup panjang serta potensi penolakan dari responden. Meski demikian, ia berharap masyarakat dapat memahami pentingnya data yang dikumpulkan.
“Data ini sangat penting untuk mengetahui kondisi ekonomi, mulai dari jumlah tenaga kerja hingga biaya operasional usaha. Tanpa data, kita tidak bisa menyusun kebijakan yang tepat,” pungkasnya. (mnc-neha)
