MAHARATINEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik delapan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari lanjutan penataan organisasi yang tengah dilakukan untuk memperkuat roda pemerintahan.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Kamis (25/6/2026) malam, disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta jajaran pejabat Pemprov Kalteng.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut hasil uji kesesuaian (job fit) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan bahwa rotasi dan pengisian jabatan akan terus dilakukan sesuai kebutuhan organisasi guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
Adapun delapan pejabat yang dilantik yakni Sutoyo sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Syahfiri sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Suyuti sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Anang Dirjo sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Edy Karusman sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan), Ahmad Husain sebagai Kepala Dinas Sosial, Adiah Chandra Sari sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik), serta Bintarno sebagai Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
Selain melantik pejabat definitif, Gubernur juga menyerahkan Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt.) kepada lima pejabat, yakni Rangga Lesmana sebagai Plt. Kepala DPMPTSP, Edi Soeseno sebagai Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Perawaty sebagai Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dr. Mikko Uria sebagai Plt. Kepala Dinas Kesehatan, serta Etty Aprilia sebagai Plt. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda.
Dalam arahannya, Agustiar Sabran mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Jabatan yang Saudara emban merupakan amanah yang mengandung tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kinerja organisasi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berintegritas,” tegas Gubernur.
Ia menambahkan, pengisian jabatan dilakukan secara objektif berdasarkan kompetensi, kinerja, serta kebutuhan organisasi. Penataan birokrasi ini dipastikan akan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerintahan dan mempercepat realisasi program pembangunan di Kalimantan Tengah. (mnc-lesta)