MAHARATINEWS, Palangka Raya – Program Strategis Nasional (PSN) bukan hanya menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memastikan berbagai program prioritas nasional dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang benar-benar berjalan di daerah.
Karena itu, pelaksanaan PSN di daerah tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya program. Kinerja pemerintah daerah juga perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana target telah dilaksanakan, apakah anggaran digunakan sesuai peruntukan, serta apakah manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Kerangka pembinaan dan pengawasan tersebut kini memiliki dasar khusus melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut mulai berlaku pada 26 Februari 2025.
Apa yang Dimaksud Evaluasi Kinerja PSN?
Secara sederhana, evaluasi kinerja PSN merupakan proses untuk melihat bagaimana pemerintah daerah melaksanakan program strategis nasional yang menjadi kewajibannya.
Evaluasi tidak hanya berbicara mengenai apakah suatu kegiatan telah dilaksanakan. Ada aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pencapaian indikator hingga bukti atau dokumen yang menunjukkan bahwa program benar-benar berjalan.
Hal ini penting karena sebuah program dapat saja tercantum dalam dokumen perencanaan dan memiliki anggaran. Namun, tanpa bukti pelaksanaan dan capaian yang dapat diverifikasi, keberadaan program tersebut belum tentu cukup untuk menunjukkan kinerja yang baik.
Mengapa Kepala Daerah Ikut Dinilai?
Ada dasar hukum yang membuat pelaksanaan PSN berkaitan langsung dengan kepala daerah.
Pasal 67 huruf f UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencantumkan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk melaksanakan program strategis nasional.
Karena itu, evaluasi tidak berhenti pada satu perangkat daerah. Kinerja berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap gambaran kinerja kepala daerah dalam melaksanakan program strategis nasional.
Inilah alasan mengapa OPD memiliki posisi penting dalam proses tersebut.
Mengapa OPD Harus Memperhatikan Data Dukungan?
Salah satu bagian yang sering dianggap administratif, tetapi sebenarnya sangat penting, adalah data dukung.
Data dukung merupakan dokumen atau bukti yang digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu indikator telah dilaksanakan dan mencapai target tertentu.
Misalnya, pemerintah daerah menyatakan telah menjalankan program pengentasan kemiskinan. Klaim tersebut perlu diperkuat dengan dokumen yang relevan, data capaian, bukti pelaksanaan dan informasi lain yang dapat diverifikasi.
Tanpa bukti yang memadai, sebuah kegiatan yang sebenarnya sudah dilaksanakan bisa saja sulit dinilai secara optimal.
Dengan kata lain: Program sudah dikerjakan belum tentu nilainya maksimal jika bukti pelaksanaannya tidak lengkap atau tidak dapat diverifikasi.
Apa Saja yang Perlu Disiapkan Pemerintah Daerah?
Pemerintah daerah perlu memastikan adanya keselarasan antara perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan hasil.
Dokumen perencanaan harus memiliki hubungan yang jelas dengan program yang dijalankan. Anggaran harus dapat ditelusuri. Pelaksanaan harus memiliki bukti. Sementara capaian harus didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hal tersebut membuat koordinasi antara perangkat daerah menjadi penting.
Tidak cukup satu OPD bekerja sendiri apabila sebuah program memiliki kewenangan yang bersinggungan dengan perangkat daerah atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Lima Bidang yang Menjadi Perhatian
Dalam evaluasi yang dibahas dalam kegiatan Pemprov Kalteng, terdapat lima aspek utama yang menjadi perhatian, yakni:
- Pengentasan kemiskinan
- Pertumbuhan ekonomi
- Kesehatan
- Pendidikan
- Ketahanan pangan
Kelima bidang tersebut memiliki kaitan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Pengentasan kemiskinan, misalnya, tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan yang dilakukan pemerintah. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat yang menjadi sasaran.
Demikian pula program kesehatan dan pendidikan. Keberhasilan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh capaian dan manfaat yang dihasilkan.
Mengapa Evaluasi Tidak Sebaiknya Dihindari?
Evaluasi terkadang dipandang sebagai proses mencari kesalahan. Padahal, dalam tata kelola pemerintahan, evaluasi dapat menjadi alat untuk menemukan kelemahan sebelum persoalan menjadi lebih besar.
Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui bagian mana yang belum berjalan, indikator mana yang belum tercapai, serta dokumen apa yang masih perlu diperbaiki.
Karena itu, evaluasi seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan administratif menjelang penilaian.
Evaluasi idealnya menjadi bagian dari siklus kerja pemerintah: merencanakan, melaksanakan, mengukur, mengevaluasi dan memperbaiki.
Apa Risiko Jika Kinerja Tidak Baik?
Pelaksanaan PSN memiliki konsekuensi karena kepala daerah memang memiliki kewajiban untuk melaksanakannya.
UU Nomor 23 Tahun 2014 mengatur sanksi administratif apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak melaksanakan program strategis nasional. Ketentuan tersebut antara lain mencakup teguran tertulis dan, dalam kondisi sebagaimana diatur undang-undang, pemberhentian sementara.
Karena itu, evaluasi PSN bukan sekadar kegiatan untuk mendapatkan angka penilaian.
Ada aspek kepatuhan pemerintahan yang ikut melekat di dalamnya.
Evaluasi pada Akhirnya Berbicara tentang Masyarakat
Hal paling penting dari evaluasi PSN sebenarnya bukan angka penilaian pemerintah daerah.
Tujuan akhirnya adalah memastikan program pemerintah memberikan manfaat nyata.
Ketika program pengentasan kemiskinan berjalan, masyarakat miskin seharusnya mendapatkan manfaat. Ketika pemerintah memperluas akses pendidikan, masyarakat harus merasakan akses yang lebih baik. Ketika program kesehatan dijalankan, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin berkualitas.
Dengan demikian, evaluasi menjadi jembatan antara dokumen pemerintahan dan realitas di lapangan.
Pemerintah daerah tidak cukup mengatakan sebuah program telah berjalan. Harus ada bukti, capaian dan manfaat yang dapat dijelaskan.
Mengapa Data Menjadi Sangat Penting?
Di era pemerintahan berbasis data, keputusan publik semakin membutuhkan informasi yang akurat.
Data yang tidak sinkron dapat menyebabkan pemerintah salah membaca kondisi masyarakat. Sebaliknya, data yang valid dapat membantu pemerintah menentukan sasaran dan mengukur hasil kebijakan dengan lebih tepat.
Karena itu, persoalan data dukung dalam evaluasi PSN sebenarnya bukan sekadar masalah mengunggah dokumen.
Lebih jauh, hal tersebut berkaitan dengan akuntabilitas pemerintahan.
Setiap program menggunakan sumber daya negara dan daerah. Masyarakat berhak mengetahui apakah sumber daya tersebut menghasilkan manfaat sebagaimana yang direncanakan.
Evaluasi Bukan Sekadar Mengejar Nilai
Bagi pemerintah daerah, mendapatkan hasil evaluasi yang baik tentu penting. Namun, nilai seharusnya tidak menjadi satu-satunya tujuan.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan sistem pemerintahan mampu menjalankan program secara konsisten, memiliki data yang dapat dipercaya, menggunakan anggaran secara tepat, dan menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, evaluasi PSN dapat dipandang sebagai cermin tata kelola pemerintahan daerah.
Semakin baik pemerintah daerah menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, data, pengawasan dan pelaporan, semakin mudah pula kinerja program dibuktikan.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program strategis nasional bukan hanya terlihat dari berapa banyak kegiatan yang tercatat dalam laporan.
Ukuran yang paling penting adalah seberapa jauh program tersebut benar-benar mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.
Catatan: Artikel ini bersifat informasi umum. Daftar program, indikator, mekanisme penilaian dan ketentuan teknis evaluasi dapat berubah mengikuti regulasi dan pedoman pemerintah yang berlaku.