MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh Tito Karnavian secara virtual, Senin (6/4/2026).
Dalam forum tersebut, Kalteng mencatat angka inflasi yang masih menjadi perhatian, sekaligus mendapat arahan tegas terkait penguatan ketahanan pangan daerah.
Rapat yang digelar dari Ruang Rapat Bajakah ini diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Agenda rakor tidak hanya membahas inflasi, tetapi juga mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sektor kesehatan serta evaluasi dukungan daerah terhadap program nasional 3 juta rumah.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa inflasi nasional pada Maret 2026 tercatat 0,41 persen secara bulanan dan 3,48 persen secara tahunan. Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatat inflasi tahunan sebesar 3,86 persen.
“Secara month to month, inflasi dipicu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara secara year on year didominasi sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah antisipatif terhadap komoditas strategis, khususnya bawang merah. Ia meminta Kementerian Pertanian mengurangi ketergantungan produksi pada satu wilayah.
“Kita tidak boleh bergantung hanya pada satu daerah. Produksi harus diperluas agar pasokan stabil,” tegasnya.
Selain itu, Tito juga meminta pengawasan distribusi bahan pokok seperti daging ayam, telur, dan minyak goreng diperketat agar harga tetap terkendali di pasaran.
Dalam rakor tersebut, Tito turut menyinggung dinamika global, termasuk konflik geopolitik yang berpotensi memengaruhi stabilitas pangan. Ia meminta seluruh daerah, termasuk Kalteng, memperkuat kemandirian pangan dan memperluas kerja sama antardaerah.
“Utamakan kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai komoditas unggulan kita justru terserap keluar saat harga global naik,” pesannya.
Melalui rakor ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan inflasi tetap terkendali di tengah tekanan global. (mnc-lesta)
