MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggeber kesiapan pelaksanaan Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) melalui rapat koordinasi lintas sektor di Istana Isen Mulang, Kamis (26/2/2026).
Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung memimpin langsung rapat tersebut mewakili Gubernur Agustiar Sabran dan menekankan pentingnya ketepatan sasaran serta integrasi sistem penyaluran bantuan.
Leonard meminta seluruh perangkat daerah bergerak serempak agar program tidak berhenti di atas kertas. Ia menekankan KHBS harus hadir sebagai instrumen pelayanan publik yang terukur dan berdampak nyata bagi keluarga miskin dan rentan miskin.
“Kartu Huma Betang Sejahtera kami rancang sebagai alat kerja pemerintah untuk melindungi warga secara tepat sasaran. Semua unsur pendukung wajib menyamakan langkah dan memastikan penyalurannya akuntabel,” tegas Leonard.
Ia menginstruksikan OPD menyiapkan aspek teknis, mulai dari pemutakhiran data, mekanisme verifikasi lapangan, hingga pengawasan distribusi bantuan. Leonard menegaskan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih maupun salah sasaran penerima.
Kepala Dinas Sosial Kalteng Eddy Karusman memaparkan skema bantuan KHBS yang menyasar hingga 300 ribu keluarga di 13 kabupaten dan 1 kota. Pemerintah menyalurkan bantuan pangan senilai Rp150 ribu melalui Perum Bulog serta bantuan tunai Rp250 ribu lewat rekening Bank Kalteng bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang tidak menerima bansos lain.
“Kami memastikan penerima terdata dalam DTSEN dan lolos verifikasi. Relawan Huma Betang akan turun langsung untuk menjaga transparansi dan ketertiban,” ujar Eddy.
Sementara itu, Kepala BKAD Kalteng Syahfiri menegaskan dukungan Bantuan Keuangan Khusus bagi unsur pengawal penyaluran di lapangan, mulai dari damang, mantir, RT, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas.
“Skema kami susun bertahap dan terstruktur agar akuntabilitas terjaga sejak pendataan hingga pencairan,” kata Syahfiri.
Direktur Utama Bank Kalteng Maslipansyah memastikan kesiapan teknis perbankan. “Kami pastikan pembukaan rekening hingga penyaluran bansos berjalan transparan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Rapat ini dihadiri Forkopimda, jajaran OPD, serta perwakilan pemerintah desa dan tokoh agama secara virtual sebagai bagian dari penguatan pengawasan bersama. (mnc-lesta)