Terimakasih
Sempatkanlah untuk klik iklan, karena itu gratis...!

Program CSR Difokuskan Perbaikan Jalan Rusak, Perusahaan Didorong Lebih Siap

Program CSR Difokuskan Perbaikan Jalan Rusak, Perusahaan Didorong Lebih Siap
Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko saat diwawancara.

MAHARATINEWS, Palangkaraya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengarahkan Program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung percepatan perbaikan infrastruktur jalan rusak, khususnya di wilayah timur. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan hal tersebut usai rapat koordinasi bersama sejumlah perusahaan.

Yuas Elko menyampaikan, rapat tersebut melibatkan sekitar 39 perusahaan yang berada di sekitar ruas jalan wilayah timur. Namun, kehadiran perusahaan belum sepenuhnya optimal karena sebagian hanya diwakili, bahkan ada perwakilan yang merangkap beberapa perusahaan sekaligus.

“Dari hasil pembahasan, sebagian besar perusahaan mengaku belum siap untuk berkontribusi dalam waktu dekat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi ini terjadi karena beberapa perusahaan sudah tidak aktif atau mengalami penurunan kegiatan operasional. Situasi tersebut menjadi kendala dalam menghimpun dukungan dari sektor swasta melalui program CSR.

Meski begitu, Yuas tetap mendorong perusahaan yang masih aktif agar dapat berpartisipasi dalam penanganan infrastruktur jalan. Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 10 ruas jalan yang dibahas dalam rapat, dengan tiga ruas di antaranya menjadi prioritas utama karena kondisinya paling rusak.

“Penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas. Tiga ruas jalan ini perlu segera diperbaiki secara bersama,” katanya, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, melalui program CSR, perusahaan diharapkan menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan sosial, termasuk pembangunan infrastruktur. Pelaksanaan program dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan maupun melalui kerja sama antarperusahaan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berperan sebagai pengawas dan evaluator agar program berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Yuas menegaskan, fokus utama program ini adalah memperbaiki jalan provinsi yang rusak dan mendesak untuk ditangani, bukan untuk mendukung akses menuju kawasan Ibu Kota Nusantara.

“Perbaikan jalan yang rusak saat ini menjadi prioritas. Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak,” tegasnya. (mnc-neha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *