MAHARATINEWS, Palangka Raya – Rencana pembangunan Huma Betang dengan anggaran sekitar Rp130 miliar menuai perhatian dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Maryani Sabran, menilai proyek tersebut belum menjadi kebutuhan paling mendesak jika melihat masih banyaknya persoalan infrastruktur dasar yang dihadapi masyarakat di berbagai wilayah.
Pernyataan itu disampaikan Maryani saat ditemui di Gedung DPRD Kalimantan Tengah, Selasa (28/7/2026).
Menurut Maryani, pemerintah sebaiknya lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Sebagai wakil rakyat, saya menilai pembangunan Huma Betang saat ini belum tepat. Di tengah efisiensi anggaran, lebih baik kita memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.
Maryani menjelaskan, hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah menunjukkan masih banyak desa yang menghadapi keterbatasan akses jalan, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian utama pemerintah sebelum merealisasikan proyek bernilai besar.
Ia mengaku masih menemukan anak-anak yang harus melewati akses berbahaya untuk berangkat ke sekolah karena belum tersedianya jembatan yang layak.
“Saya melihat langsung ada anak-anak sekolah yang harus menyeberang tanpa jembatan. Kalau saya diberi kewenangan menentukan anggaran, tentu saya akan membangun jalan dan jembatan terlebih dahulu. Kita harus membuat kebijakan dengan hati dan melihat kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa dirinya bukan menolak pembangunan Huma Betang sebagai simbol budaya Kalimantan Tengah. Namun, ia berharap pemerintah mampu menyusun skala prioritas yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Maryani, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, penerangan, hingga perbaikan permukiman di kawasan pedalaman akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat dibanding proyek yang bersifat monumental.
“Saya bukan tidak setuju Huma Betang dibangun. Tetapi menurut saya, akan lebih baik jika kebutuhan masyarakat yang mendesak diselesaikan lebih dahulu. Kita berbicara berdasarkan fakta yang kami temui di lapangan,” katanya.
Ia menambahkan, selama melakukan reses dan kunjungan kerja, khususnya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, masih banyak warga yang mengeluhkan kondisi jalan rusak, minimnya penerangan, serta akses transportasi yang belum memadai.
Maryani berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat mengevaluasi kembali skala prioritas pembangunan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh daerah di Kalimantan Tengah. (mnc-red)