MAHARATINEWS, Palangka Raya — Ironi terjadi di lumbung pangan Kalimantan Tengah. Di tengah gencarnya program cetak sawah dan swasembada pangan, provinsi ini justru terjerembab menjadi yang inflasinya paling tinggi se-Kalimantan, sekaligus menembus peringkat empat nasional pada Juli 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi year-on-year Kalteng mencapai 4,32 persen dengan Indeks Harga Konsumen 112,87, jauh dari kata aman.
Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo blak-blakan membongkar biang keroknya: beras lokal dan daging ayam. Bukan komoditas impor, bukan pula barang mewah, melainkan bahan pangan sehari-hari yang harusnya melimpah di tanah sendiri.
Berdasarkan pemantauan BPS di empat wilayah survei, Kapuas, Palangka Raya, Sampit, dan Sukamara, warga Kalteng ternyata “ngotot” mencari beras lokal favorit seperti Siam Unus dan Mayang. Sayangnya, permintaan tinggi ini tidak diimbangi pasokan. Kualitas panen yang anjlok membuat stok beras lokal menipis, harga pun ikut terkerek naik tak terkendali.
Ironisnya lagi, ini terjadi di provinsi yang tengah gencar mengembangkan puluhan ribu hektare lahan cetak sawah baru. Pertanyaannya: apa gunanya lahan luas kalau hasil panennya tak sanggup menutup kebutuhan warganya sendiri?
Menyadari situasi ini kian genting, Pemprov Kalteng akan turun tangan lewat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tiga jurus andalan: gempur pasar lewat Gerakan Pangan Murah, suntik subsidi harga ke pedagang, hingga buka kembali jalur pasokan dari luar daerah, seperti dulu misalnya bawang dari Brebes, daging dari Bima.
“Angka inflasi provinsi ini merupakan akumulasi dari daerah-daerah. Oleh karena itu, kolaborasi TPID di tingkat kabupaten/kota sangat krusial untuk melakukan intervensi tepat sasaran,” tegas Edy. (mnc-red)