MAHARATINEWS, Jakarta — Pengamat kebijakan publik Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, menyoroti tingginya angka inflasi di provinsi tersebut yang kini menempati posisi tertinggi di regional Kalimantan sekaligus peringkat keempat secara nasional pada Juli 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi year-on-year Kalteng tercatat 4,32 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,87.
Erlin menilai, kondisi ini perlu direspons pemerintah daerah melalui tiga jalur kebijakan yang berbeda tingkat kecepatan dampaknya. Ia menyoroti jalur pertama sebagai langkah paling mendesak, yakni stabilisasi harga di pasar.
“Operasi pasar melalui BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food perlu digencarkan untuk menjual beras, minyak, gula, dan telur di bawah harga eceran tertinggi, sekaligus menahan ekspektasi harga agar pedagang tidak sembarangan menaikkan harga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya percepatan distribusi pasokan barang yang langka di pasaran, serta sidak dan pengawasan bersama Satgas Pangan guna mencegah praktik penimbunan oleh pihak tertentu.
Selain itu, Erlin turut menyoroti peran kebijakan moneter Bank Indonesia sebagai jalur kedua, meski dampaknya baru terasa dalam satu hingga tiga bulan. Kenaikan suku bunga acuan BI Rate serta pengurangan uang beredar disebut dapat menekan permintaan sehingga harga lebih terkendali.
Namun, ia mengingatkan langkah tersebut berisiko memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah. “Ini perlu dilakukan dengan hati-hati,” katanya.
Jalur ketiga yang disoroti Erlin adalah penguatan sisi produksi dan distribusi pangan dalam jangka menengah-panjang, mencakup penjagaan stok pangan strategis lewat program food estate dan subsidi pupuk, pemangkasan rantai distribusi dari petani ke konsumen, hingga subsidi tepat sasaran untuk BBM, listrik, dan angkutan umum.
Menurut Erlin, jika tujuannya menahan harga secara cepat, kombinasi operasi pasar, penjagaan pasokan, dan sidak pengawasan menjadi langkah paling relevan untuk segera diterapkan di Kalimantan Tengah. (mnc-red)