MAHARATINEWS, Palangka Raya — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah hingga 31 Juli 2026 baru mencapai 30,61 persen, jauh di bawah target semester II yang seharusnya telah menyentuh angka 60 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kalimantan Tengah 2026 yang digelar di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/8/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, mengungkapkan realisasi keuangan APBD Pemprov Kalteng baru mencapai Rp1,66 triliun dari total pagu Rp5,45 triliun, atau sebesar 30,61 persen, sementara realisasi fisik tercatat 32,51 persen.
“Target realisasi triwulan pertama sebesar 20 persen, triwulan kedua 50 persen, triwulan ketiga 85 persen, dan pada 15 November harus mencapai 100 persen untuk fisik. Saat ini masih terjadi deviasi minus 29,39 persen dibanding target per 31 Juli,” ujarnya.
Menurut Linae, rapat koordinasi tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai hambatan pelaksanaan program sekaligus merumuskan langkah percepatan penyerapan APBN dan APBD agar tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai target.
Berdasarkan data yang dipaparkan, perangkat daerah dengan realisasi keuangan tertinggi adalah Biro Organisasi sebesar 57,31 persen, disusul Badan Penghubung sebesar 55,36 persen, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) sebesar 53,35 persen.
Sebaliknya, serapan anggaran terendah terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang baru mencapai 8,41 persen, diikuti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar 8,79 persen, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebesar 10,26 persen.
Untuk pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah, realisasi keuangan hingga akhir Juli tercatat 39,65 persen atau sekitar Rp8,34 triliun dari total pagu Rp21,05 triliun, dengan realisasi fisik 44,45 persen. Angka tersebut juga masih berada di bawah target 60 persen.
Kabupaten Sukamara menjadi daerah dengan realisasi tertinggi sebesar 50,71 persen, disusul Gunung Mas sebesar 46,32 persen, dan Katingan sebesar 44,98 persen. Sementara tiga daerah dengan serapan terendah adalah Seruyan (32,51 persen), Barito Utara (33,57 persen), dan Barito Selatan (33,90 persen).
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo meminta seluruh kepala perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota segera mempercepat pelaksanaan program agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita tidak tahu bagaimana situasi nasional ke depan. Karena itu anggaran yang sudah direncanakan harus segera direalisasikan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Edy.
Ia juga mengingatkan agar percepatan serapan anggaran tetap dilakukan secara hati-hati sesuai ketentuan hukum, sekaligus mendukung program prioritas nasional dan daerah, termasuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta pemberdayaan UMKM.
“Percepatan belanja pemerintah menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah di tengah tekanan efisiensi anggaran nasional,” pungkasnya. (mnc-lesta)