Maharati News – Palangka Raya, Anggota Komisi VII DPR RI, Mukhtarudin bersinergi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar pertemuan terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), bertempat di Aquarius Boutique Hotel Palangka Raya, Rabu (22/3/23).
“Jadi kegiatan hari ini adalah sinergi BPH Migas dengan stakeholder, dan untuk pesertanya kali ini ada yang dari pangkalan gas, masyarakat umum dan pelaku SPBU,” kata Mukhtarudin saat diwawancara.
Anggota Komisi VII DPR RI dapil Kalteng itu menyampaikan, juga disosialisasikan tentang peran, tugas dan fungsi kewenangan dari BPH Migas sehingga diharapkan semua stakeholder ini bisa memahami tentang tugas dan fungsi dari BPH Migas.
Dengan melaksanakan sosialisasi tersebut kata Mukhtarudin, proses pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan gas bumi bisa terkoordinir dengan baik. Karena peran BPH Migas ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi minyak dan gas di Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah.
Mukhtarudin menyebut pihaknya di Komisi VII DPR RI juga melakukan penguatan pengawasan agar distribusi bahan bakar bisa tepat sasaran.
“Karena, subsidi ini memang ditujukan kepada orang yang berhak menerima subsidi. Tentunya dalam hal ini pengawasan perlu dilakukan agar tidak ada penyelewengan serta distribusinya bisa berjalan dengan lancar dan alokasi minyak dan gas diharapkan bisa adil diterima oleh masyarakat, sebab negara berkewajiban untuk menyiapkan energi bagi masyarakat,” pungkasnya. (Perdi/MN).