MAHARATINEWS, Palangka Raya – Optimalisasi pendapatan daerah menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Tengah dalam pembahasan anggaran daerah. Salah satu yang didorong adalah penguatan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng agar potensi pajak yang belum tergarap dapat dimaksimalkan.
Anggota Banggar DPRD Kalteng, Ampera AY Mebas, mengatakan Bapenda perlu memperkuat pendataan dan verifikasi wajib pajak, terutama pada sektor yang memiliki potensi penerimaan besar. Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci agar pemerintah tidak kehilangan peluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Bapenda perlu kembali melakukan verifikasi dan pendataan secara lebih detail. Kita harus tahu perusahaan mana saja yang menggunakan BBM dan bagaimana kewajiban pajaknya,” ujar Ampera, Kamis (6/8/2026).
Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB) tidak cukup hanya mengandalkan data dari satu pihak. Bapenda perlu memperkuat koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta berbagai badan usaha penyalur BBM.
“Jangan hanya melihat Pertamina. Ada juga badan usaha lain yang menyalurkan BBM. Ini perlu dikoordinasikan dan diverifikasi supaya potensi pajaknya benar-benar masuk ke daerah,” jelasnya.
Selain BBKB, Ampera meminta Bapenda memperkuat pendataan pajak alat berat milik perusahaan. Ia menilai sektor tersebut memiliki potensi penerimaan yang cukup besar, khususnya karena aktivitas pertambangan dan usaha berbasis alat berat masih berkembang di Kalteng.
“Untuk pajak alat berat juga perlu pendataan kembali. Kita harus tahu perusahaan mana yang memiliki dan menggunakan alat berat sehingga kewajiban pajaknya bisa dipastikan,” katanya.
Ampera mendorong Bapenda melibatkan pemerintah kabupaten dan kota dalam proses pendataan. Menurutnya, perangkat pemerintahan hingga tingkat kecamatan dan desa memiliki pengetahuan lebih dekat mengenai aktivitas perusahaan di wilayah masing-masing.
“Kalau datanya semakin detail, potensi yang selama ini belum tergarap bisa diketahui. Jangan sampai kita meminta target pendapatan meningkat, tetapi dukungan untuk petugas yang mencari dan memverifikasi potensi itu tidak diperkuat,” tegasnya.
Banggar berharap langkah tersebut dapat dimasukkan dalam strategi peningkatan pendapatan pada perubahan APBD 2026. Penguatan Bapenda, kata Ampera, harus diarahkan pada sistem pendataan yang akurat, koordinasi lintas instansi, serta pelayanan kepada wajib pajak yang semakin efektif. (mnc-neha)