MAHARATINEWS, Palangka Raya – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali mendapat apresiasi. Namun, DPRD Kalimantan Tengah mengingatkan agar pencapaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah terlena, karena masih banyak persoalan yang dirasakan masyarakat dan membutuhkan penyelesaian nyata.
Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Tengah, Muhammad Ansyari, menegaskan bahwa opini WTP hanya menggambarkan aspek pengelolaan keuangan yang dinilai baik oleh auditor. Di luar itu, masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
“WTP bukan berarti semua persoalan sudah selesai. Masih ada berbagai catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Ansyari kepada wartawan usai mengikuti Rapat Paripurna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rekomendasi yang muncul dalam pembahasan LKPJ tidak berhenti di atas kertas. Pengawasan harus terus dilakukan agar program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ansyari menilai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perhubungan masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius. Ia menyoroti kondisi jalan di sejumlah daerah yang masih rusak dan kerap dikeluhkan warga.
Bagi DPRD, pembangunan tidak boleh hanya terlihat pada laporan dan angka statistik, tetapi harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok desa.
Selain persoalan infrastruktur, DPRD juga menaruh perhatian terhadap tingginya tantangan di bidang ketenagakerjaan. Menurut Ansyari, terbatasnya lapangan kerja dapat berdampak langsung pada meningkatnya angka kemiskinan apabila tidak diantisipasi sejak dini.
“Masalah pengangguran dan kemiskinan saling berkaitan. Ketika kesempatan kerja berkurang, maka risiko meningkatnya kemiskinan juga semakin besar,” ujarnya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, DPRD turut menyoroti rendahnya realisasi pendapatan daerah yang hingga awal Juni 2026 baru mencapai sekitar 32 persen. Capaian itu dinilai perlu menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan langkah percepatan.
Ansyari menegaskan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kemampuan daerah mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD.
“Kalau pendapatan tidak maksimal, maka program pembangunan juga akan ikut terhambat. Karena itu kami ingin mengetahui apa kendalanya dan bagaimana strategi pemerintah untuk mengatasinya,” katanya.
DPRD berencana memanggil kembali sejumlah perangkat daerah guna menggali faktor penyebab rendahnya realisasi pendapatan sekaligus mencari solusi yang dapat ditempuh bersama.
Bagi legislatif, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari raihan WTP semata. Yang jauh lebih penting adalah sejauh mana pembangunan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga Kalimantan Tengah. (mnc-neha)