MAHARATINEWS, Palangka Raya – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng untuk lebih responsif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang berlangsung. Optimalisasi pendapatan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Riska Agustin, menegaskan bahwa DPRD bersama tim pemerintah provinsi perlu memperkuat sinergi, khususnya dalam menggali dan memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah, baik dari sektor pajak maupun sumber lainnya.
“Kami berharap pemerintah provinsi bisa lebih tanggap dalam memaksimalkan PAD, baik dari sumber yang sudah ada maupun potensi baru yang bisa dikembangkan,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) bersama organisasi perangkat daerah (OPD), DPRD juga menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Menurutnya, kebijakan penyertaan modal atau suntikan dana kepada BUMD yang tidak menunjukkan kinerja positif perlu dievaluasi secara serius. Hal ini penting agar anggaran daerah tidak terus terbebani tanpa hasil yang sepadan.
“Kalau BUMD terus disuntik dana tetapi tidak memberikan hasil, sebaiknya dihentikan. Kita fokus pada BUMD yang benar-benar produktif,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi aset daerah sebagai alternatif peningkatan PAD. Salah satu opsi yang dibahas yakni pemanfaatan rumah dinas yang sudah tidak lagi digunakan secara maksimal untuk disewakan atau dipinjamkan.
“Daripada aset tersebut tidak dimanfaatkan, lebih baik dioptimalkan untuk menambah PAD,” tambahnya.
Dengan langkah tersebut, DPRD berharap Pemprov Kalteng dapat menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus meningkatkan kemandirian fiskal di tengah keterbatasan anggaran. (mnc-neha)