MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemadaman listrik bergilir yang berlangsung berulang kali di Kalimantan Tengah mulai memunculkan pertanyaan serius di DPRD Kalteng. Penjelasan mengenai kerusakan peralatan dinilai belum cukup menjawab mengapa gangguan listrik dapat berlangsung berbulan-bulan tanpa solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mempertanyakan kesiapan PLN dalam mengantisipasi gangguan sistem kelistrikan. Politisi PDI Perjuangan itu menilai pemadaman bergilir tidak semestinya menjadi solusi berkepanjangan apabila sistem mitigasi telah dipersiapkan dengan baik.
“Kerusakan mungkin terjadi, tapi masa antisipasinya dengan pemadaman bergilir seperti itu?” kata Bambang, di lingkungan DPRD Kalteng, baru-baru ini.
Menurutnya, PLN sebagai badan usaha yang menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seharusnya memiliki perencanaan dan mitigasi terhadap berbagai kemungkinan gangguan. Apalagi, pemadaman disebut sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu.
“Seharusnya mereka sudah antisipasi, bahkan boiler cadangan dan segala macam harus dipersiapkan,” tegasnya.
Bambang juga mempertanyakan alasan PLN yang menyebut kerusakan sejumlah peralatan sebagai penyebab gangguan. Menurut dia, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai langkah perawatan, penggantian peralatan hingga kesiapan sistem cadangan.
Ia bahkan membuka kemungkinan DPRD Kalteng memanggil PLN melalui rapat dengar pendapat (RDP). Dalam forum tersebut, DPRD dapat meminta PLN menunjukkan bukti perawatan dan langkah mitigasi yang telah dilakukan.
“Kalau memang nanti saya coba diskusi dengan Pak Ketua, biar di-RDP-kan saja mereka,” ujarnya.
Bambang menegaskan, persoalan listrik tidak boleh berhenti pada aksi demonstrasi atau pertemuan tanpa tindak lanjut. Menurutnya, harus ada evaluasi nyata terhadap pelayanan dan manajemen PLN. (mnc-neha)