MAHARATINEWS, Palangka Raya – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah mendorong percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah setelah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD mencari referensi pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang lebih efektif dan terintegrasi di Kalimantan Tengah.
Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Sirajul Rahman, mengatakan Kalimantan Selatan telah menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan infrastruktur digital yang dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, percepatan digitalisasi pemerintahan menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik semakin efisien dan mampu menjangkau seluruh masyarakat.
“Dari hasil kunjungan kami, ada banyak hal yang bisa diadopsi Kalimantan Tengah. Digitalisasi pemerintahan harus dipercepat agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, efektif, dan terintegrasi,” ujar Sirajul Rahman, Jumat (31/7/2026).
Ia menjelaskan, salah satu inovasi yang menjadi perhatian Komisi IV adalah penerapan sistem One Bandwidth, yakni jaringan internet terpadu yang digunakan seluruh organisasi perangkat daerah. Sistem tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperkuat keamanan jaringan pemerintah.
Selain itu, Komisi IV juga menilai pemanfaatan teknologi satelit seperti Starlink yang dipadukan dengan jaringan internet komunitas atau RT/RW Net dapat menjadi solusi untuk mengatasi wilayah blankspot, terutama di daerah pedalaman dan kawasan yang masih sulit dijangkau jaringan telekomunikasi konvensional.
“Wilayah yang belum terjangkau internet harus menjadi prioritas. Dengan memanfaatkan teknologi satelit dan jaringan komunitas, akses digital masyarakat di desa-desa bisa semakin terbuka,” katanya.
Sirajul menambahkan, aspek regulasi juga menjadi perhatian penting dalam pembangunan ekosistem digital pemerintah. Ia mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun aturan yang mengintegrasikan seluruh pengembangan aplikasi pemerintahan di bawah koordinasi Diskominfo agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun pemborosan anggaran.
“Semua aplikasi pemerintah sebaiknya dikelola dalam satu sistem yang terpusat. Selain lebih hemat, pengelolaan data juga menjadi lebih aman dan pelayanan publik bisa berjalan lebih optimal,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kalteng berharap hasil kunjungan kerja tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi SPBE. Menurut Sirajul, transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. (mnc-neha)