MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pembahasan rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di DPRD Kalimantan Tengah memanas. Kekecewaan terhadap sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memuncak hingga membuat Anggota DPRD Kalteng, Ampera Y Mebas, memilih meninggalkan ruang rapat (walk out), Selasa (28/7/2026).
Politikus PDIP Perjuangan itu menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak menunjukkan keseriusan dalam membahas arah kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, sejumlah pejabat yang seharusnya hadir justru hanya mengirimkan perwakilan, sehingga pembahasan tidak berjalan maksimal.
“Tim TAPD itu tidak serius. Yang hadir banyak yang mewakili,” tegas Ampera kepada wartawan usai meninggalkan ruang rapat, Selasa (28/7/2026) sore.
Ia mengungkapkan, kondisi tersebut bukan hanya terjadi sekali, melainkan sudah berlangsung selama dua hari pembahasan. Akibatnya, DPRD kesulitan memperoleh penjelasan langsung dari para pengambil kebijakan terkait rancangan anggaran yang sedang dibahas.
“Sudah dua hari seperti ini terus. Katanya mau membahas anggaran, tapi yang hadir hanya perwakilan. Bagaimana pembahasannya bisa maksimal?” ujarnya.
Ampera juga menyoroti minimnya kehadiran pejabat dari organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan terhadap materi anggaran. Menurutnya, hanya unsur pengelola keuangan daerah yang hadir, sementara sejumlah kepala perangkat daerah tidak terlihat mengikuti rapat.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menghormati proses pembahasan anggaran bersama legislatif. Padahal, forum tersebut menjadi tahapan penting untuk menyusun arah pembangunan Kalimantan Tengah pada tahun anggaran berikutnya.
“Ini pembahasan KUPA-PPAS 2027, bukan agenda biasa. Kalau yang datang hanya mewakili, bagaimana keputusan strategis bisa dibahas secara serius?” katanya.
Ia menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap rupiah anggaran disusun secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, pembahasan memerlukan kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, bukan sekadar menyampaikan informasi.
Walk out yang dilakukan Ampera menjadi sinyal keras kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih menghargai proses pembahasan anggaran bersama DPRD.
Ampera berharap pada agenda berikutnya seluruh unsur TAPD dapat hadir secara lengkap sehingga pembahasan KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2027 berjalan efektif, menghasilkan keputusan yang berkualitas, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah. (mnc-red).