MAHARATINEWS, Jakarta — Wacana penguatan posisi politik kawasan kembali mengemuka. Kali ini, tokoh masyarakat Kalimantan, Dr. H Pangeran Syarif Abdurrahman Bahasyim atau Habib Banua, mendorong gagasan besar terkait peningkatan jumlah penduduk di Pulau Kalimantan sebagai strategi jangka panjang memperkuat daya tawar politik di tingkat nasional.
Menurut Habib Banua, distribusi kekuatan politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari faktor demografi. Ia menilai jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap representasi politik, baik dalam pemilihan umum maupun dalam penentuan arah kebijakan pembangunan nasional.
“Dalam konteks politik, orang Kalimantan harus berpenduduk 100 juta jiwa. Ini penting agar memiliki kekuatan dan kesempatan yang lebih besar dalam menentukan kepemimpinan nasional,” ujar mantan Senator Republik Indonesia dan doktor jebolan Universitas Halu Oleo Kendari.
Secara data, Pulau Kalimantan saat ini dihuni sekitar 16–18 juta jiwa dari total lebih dari 270 juta penduduk Indonesia. Angka tersebut jauh di bawah Pulau Jawa yang mencapai lebih dari 150 juta jiwa, sehingga secara elektoral Kalimantan masih memiliki keterbatasan pengaruh dalam kontestasi nasional.
Habib Banua menilai ketimpangan ini berdampak pada posisi tawar daerah dalam pembangunan. Ia menyebutkan bahwa daerah dengan populasi besar cenderung lebih diperhitungkan dalam alokasi kebijakan, termasuk pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sumber daya manusia.
“Kita harus realistis melihat fakta. Jumlah penduduk sangat menentukan bargaining politik. Jika Kalimantan ingin lebih diperhitungkan, maka penguatan populasi menjadi bagian dari strategi jangka panjang,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat Kalimantan untuk memikirkan langkah-langkah peningkatan populasi secara terencana, termasuk melalui pertumbuhan keluarga dalam jangka waktu 20 hingga 30 tahun ke depan.
“Ini bukan soal cepat, tetapi soal visi jangka panjang. Kita harus menyiapkan generasi yang kuat, sehat, dan berpendidikan agar Kalimantan benar-benar siap menjadi kekuatan besar di Indonesia,” katanya.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai bahwa peningkatan populasi perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, pendidikan, dan lapangan kerja agar tidak menimbulkan persoalan sosial baru. Selain itu, kebijakan kependudukan juga harus tetap selaras dengan program nasional yang menekankan keseimbangan pertumbuhan dan kualitas sumber daya manusia.
Habib Banua menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat Kalimantan untuk berpikir strategis dalam jangka panjang.
“Kita ingin Kalimantan tidak hanya menjadi penyangga, tetapi juga penentu arah masa depan Indonesia,” tutupnya. (mnc-red)
