MAHARTINEWS, Palangka Raya – Kritik tajam dilontarkan Ketua Umum Fordayak yang juga Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Irawan, dalam gelaran Focus Group Discussion (FGD) Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kamis (8/5/2025).
Pada kesempatan itu, Bambang menyuarakan keresahan soal penertiban kawasan hutan dan peran lembaga adat yang dinilai hanya diberi peran pinggiran.
“Kita ini seperti punya rumah, tapi orang luar yang ngatur. Bahkan izinnya bukan dari kita, tapi ke ‘tetangga sebelah barat’. Kita punya wilayah, kita punya lembaga adat, tapi tak dihormati. Ini ironis,” tegas Bambang di hadapan forum FGD.
Ia menyesalkan, keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dinilai justru menimbulkan ketimpangan pengelolaan setelah penertiban dilakukan.
“Kita sepakat kawasan itu ditertibkan, diamankan. Tapi setelah itu malah gak bisa dikelola dengan baik, muncul konflik, bahkan disusupi pengelola tak jelas,” tegasnya lagi.
Bambang juga mempertanyakan kejelasan Agrinas, badan yang disebut-sebut terlibat dalam pengelolaan lahan, namun informasinya minim bahkan bagi DPRD.
“Kami saja gak tahu. Agrinas itu seperti apa? Bentuknya? Kok bisa masuk tanpa sepengetahuan kita? Ini seperti tamu masuk rumah orang tanpa permisi,” sindirnya tajam.
“Apa kontribusinya untuk Kalimantan Tengah? Jangan-jangan yang dapat bagian cuma pusat, provinsi hanya remah-remah. Saya tidak sepakat. Pemerintah daerah harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri,” sambungnya lantang.
Bambang juga mengingatkan agar DAD dan ormas-ormas adat tidak dijadikan pelengkap penderita. “Jangan sampai DAD cuma jadi tukang cuci piring saat masalah datang. Kami ini mitra pembangunan, bukan figuran yang dibutuhkan hanya saat krisis,” katanya.
Ia mendesak agar hasil FGD ini melahirkan keputusan konkret. “Kita harus sepakat. Bukan hanya bicara, tapi menghasilkan rekomendasi yang disetujui semua pihak, termasuk Gubernur,” pungkasnya.
FGD ini juga dihadiri Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wagub Edy Pratowo, unsur Forkopimda, tokoh adat, serta pelaku usaha perkebunan.
Kegiatan ini bertemakan “Peran Perkebunan Kelapa Sawit untuk Pembangunan di Kalimantan Tengah dan Manfaat Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat”.
Bambang menegaskan bahwa suara Dayak bukan untuk ditinggalkan, melainkan untuk didengar dan dihormati dalam pembangunan Kalimantan Tengah. (mnc-red)