PALANGKA RAYA – Ketika sebuah institusi kepolisian masuk dalam nominasi penghargaan, pertanyaan yang muncul seharusnya bukan hanya soal siapa yang akan menjadi pemenang. Yang lebih penting adalah apa yang membuat sebuah kepolisian dinilai layak masuk nominasi dan sejauh mana penilaian tersebut berkaitan dengan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Pertanyaan itu relevan bagi Kalimantan Tengah setelah Polda Kalteng masuk nominasi Kompolnas Awards 2026.
Dalam prosesnya, tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melakukan visitasi ke Polda Kalteng. Polda Kalteng juga tidak menjadi satu-satunya unsur dari provinsi ini yang masuk nominasi. Dua personel Polres Barito Selatan masuk kategori perorangan, sedangkan Polres Kotawaringin Barat masuk nominasi kategori Polres B.
Lantas, apa sebenarnya yang dinilai dalam Kompolnas Awards?
Bukan Sekadar Banyak Kasus Terungkap
Kinerja kepolisian sering kali diukur masyarakat melalui jumlah kasus yang berhasil diungkap.
Padahal, ukuran keberhasilan kepolisian jauh lebih luas.
Kemampuan menjaga keamanan, memberikan pelayanan, menyelesaikan persoalan secara profesional, membangun kepercayaan masyarakat, serta menciptakan inovasi menjadi bagian penting dari wajah kepolisian modern.
Karena itu, penghargaan terhadap satuan kepolisian idealnya tidak hanya melihat hasil penindakan hukum, tetapi juga bagaimana institusi tersebut menjalankan seluruh fungsi pelayanan kepada masyarakat.
Di sinilah proses penghargaan menjadi menarik untuk dilihat.
Masyarakat Menjadi Bagian dari Ukuran
Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang paling sering berhadapan langsung dengan masyarakat.
Masyarakat datang ke kantor polisi ketika membuat laporan, membutuhkan perlindungan, menghadapi persoalan hukum, mengurus pelayanan tertentu, atau membutuhkan bantuan dalam situasi darurat.
Pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan petugas pada akhirnya ikut membentuk penilaian terhadap institusi kepolisian.
Polisi yang cepat merespons, komunikatif, transparan, dan profesional akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan.
Sebaliknya, pelayanan yang lambat atau komunikasi yang buruk dapat menciptakan jarak antara institusi dan masyarakat.
Karena itu, penghargaan semestinya tidak berhenti pada angka statistik, tetapi juga melihat kualitas hubungan antara polisi dan masyarakat.
Tantangan Kalteng Tidak Sederhana
Polda Kalimantan Tengah bekerja di wilayah dengan karakter geografis yang berbeda-beda.
Luas wilayah, keberadaan kawasan pedalaman, kondisi jalan dan sungai, serta jarak antardaerah menjadi tantangan tersendiri dalam memberikan pelayanan keamanan.
Persoalan yang dihadapi masyarakat perkotaan belum tentu sama dengan masyarakat di daerah pedalaman.
Kondisi tersebut membuat pendekatan kepolisian membutuhkan penyesuaian.
Kehadiran personel, kecepatan respons, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat lokal menjadi semakin penting.
Dengan karakter wilayah seperti itu, kinerja Polda Kalteng tidak bisa dinilai hanya menggunakan ukuran yang sama secara sederhana dengan wilayah lain.
Karhutla Menguji Kemampuan Kolaborasi
Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu contoh persoalan yang memperlihatkan bahwa keamanan daerah membutuhkan kerja bersama.
Ketika karhutla terjadi, polisi tidak bekerja sendirian.
Ada pemerintah daerah, TNI, BPBD, pemadam kebakaran, perusahaan, relawan, dan masyarakat yang harus bergerak dalam satu koordinasi.
Polda memiliki peran dalam pencegahan, penanganan, pengamanan, serta penegakan hukum apabila terdapat unsur pidana.
Namun, keberhasilan penanganan karhutla juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan seluruh unsur tersebut bekerja secara terkoordinasi.
Karena itu, kemampuan membangun sinergi menjadi salah satu gambaran penting mengenai kualitas kepemimpinan dan tata kelola keamanan daerah.
Polisi di Tengah Perubahan Zaman
Tantangan kepolisian saat ini juga semakin berbeda.
Perkembangan teknologi membuat bentuk kejahatan ikut berubah. Penipuan digital, penyebaran informasi palsu, kejahatan siber, perjudian daring, hingga berbagai modus kriminal berbasis teknologi membutuhkan kemampuan personel yang berbeda dari sebelumnya.
Masyarakat pun semakin kritis terhadap pelayanan pemerintah.
Setiap tindakan aparat dapat dengan cepat menjadi perhatian publik melalui media sosial.
Kondisi tersebut membuat profesionalisme bukan lagi sekadar slogan.
Polisi dituntut mampu bekerja berdasarkan aturan sekaligus memahami perkembangan masyarakat.
Huma Betang dan Cara Membangun Kepercayaan
Konteks lokal juga menjadi bagian yang menarik dari pola pemolisian di Kalimantan Tengah.
Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa filosofi Huma Betang menjadi salah satu nilai dalam membangun pendekatan kepada masyarakat.
Huma Betang menggambarkan kehidupan bersama dalam keberagaman. Orang dengan latar belakang berbeda dapat hidup dalam satu ruang dengan menjunjung kebersamaan dan kerukunan.
Nilai tersebut memiliki relevansi kuat dengan kondisi sosial Kalteng.
Kepolisian tidak hanya berhadapan dengan persoalan hukum, tetapi juga harus menjaga hubungan sosial masyarakat yang beragam.
Pendekatan yang menghargai kearifan lokal dapat membantu polisi membangun komunikasi yang lebih dekat sekaligus memperkuat kepercayaan publik.
Dukungan Pemerintah Bukan Berarti Tanpa Evaluasi
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran memberikan dukungan terhadap proses visitasi Kompolnas Awards 2026.
Pemerintah Provinsi Kalteng menilai Polda memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan mendukung berbagai agenda pembangunan.
Namun, dukungan pemerintah daerah tidak seharusnya menghilangkan fungsi evaluasi.
Justru penghargaan akan lebih bermakna apabila seluruh proses dilakukan secara objektif.
Kapolda Kalteng sendiri meminta jajarannya memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya kepada tim Kompolnas.
Pesan tersebut penting karena penilaian yang jujur akan memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kekuatan maupun kekurangan institusi.
Tiga Wakil Kalteng Masuk Nominasi
Nominasi Kompolnas Awards 2026 memberikan perhatian bukan hanya kepada Polda Kalteng.
Dua personel Polres Barito Selatan masuk nominasi kategori perorangan, sedangkan Polres Kotawaringin Barat masuk dalam kategori Polres B.
Artinya, penilaian juga menyentuh level personel dan satuan kewilayahan.
Hal ini penting karena masyarakat berinteraksi langsung dengan polisi di tingkat paling bawah.
Kinerja seorang personel di lapangan pada akhirnya turut menentukan bagaimana masyarakat melihat institusi secara keseluruhan.
Penghargaan Bukan Garis Akhir
Ada satu hal yang perlu diperhatikan dari setiap penghargaan institusi publik.
Penghargaan seharusnya bukan menjadi garis akhir, tetapi titik evaluasi berikutnya.
Ketika sebuah institusi dinilai memiliki kinerja baik, standar pelayanan justru harus dipertahankan dan ditingkatkan.
Bagi Polda Kalteng, nominasi Kompolnas Awards 2026 dapat menjadi kesempatan untuk mengukur kembali sejumlah hal: apakah pelayanan sudah semakin mudah, apakah respons terhadap laporan masyarakat semakin cepat, apakah personel semakin profesional, dan apakah kepercayaan publik terus tumbuh.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang membawa pulang penghargaan.
Ukuran Sesungguhnya Ada di Lapangan
Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan dampak langsung dari kinerja kepolisian.
Penghargaan dapat menjadi bentuk apresiasi, tetapi rasa aman merupakan hasil yang jauh lebih penting.
Masyarakat membutuhkan polisi yang hadir ketika diperlukan, bekerja sesuai aturan, mampu menjelaskan tindakan secara terbuka, serta memperlakukan warga secara adil.
Jika prinsip tersebut terus diperkuat, nominasi Kompolnas Awards bukan hanya menjadi prestasi institusi.
Ia dapat menjadi momentum untuk membangun standar baru pelayanan kepolisian di Kalimantan Tengah.
Sebab, ukuran keberhasilan polisi pada akhirnya bukan hanya berapa banyak penghargaan yang diperoleh, melainkan seberapa besar masyarakat merasa aman, terlindungi, dan mendapatkan pelayanan yang layak.