MAHARATINEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan transformasi digital tidak lagi sebatas pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta menyatukan langkah agar kebijakan digital berjalan selaras dan tidak lagi bergerak sendiri-sendiri.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Non Pelayanan Dasar III Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan dibuka Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah Sunarti yang hadir mewakili Penjabat Sekretaris Daerah. Ia menegaskan keberhasilan program prioritas Kalteng Berkah dan Kalteng Maju sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memanfaatkan teknologi secara efektif.
Menurut Sunarti, digitalisasi harus mampu menghilangkan sekat birokrasi, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel.
“Transformasi digital bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman. Ini adalah instrumen penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat,” tegas Sunarti.
Ia menilai keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem yang terintegrasi. Tanpa koordinasi yang kuat, inovasi digital dikhawatirkan hanya berjalan parsial dan belum memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Selain percepatan digitalisasi, Sunarti juga mengingatkan pentingnya memperkuat sistem keamanan informasi di tengah meningkatnya ancaman siber. Menurutnya, perlindungan data pemerintah maupun masyarakat harus menjadi perhatian utama seiring berkembangnya layanan berbasis elektronik.
“Kemajuan teknologi harus dibarengi dengan penguatan keamanan data. Kolaborasi antarlembaga dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci agar ekosistem digital di Kalimantan Tengah tetap aman, produktif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah H. Rusansyah mengatakan rapat koordinasi digelar untuk menyamakan arah kebijakan antarperangkat daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan.
“Kami ingin memastikan setiap program yang dijalankan OPD saling terhubung dan mendukung percepatan implementasi program prioritas daerah. Sinkronisasi ini penting agar pembangunan digital berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Rusansyah.
Rapat koordinasi tersebut diikuti Plt Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah Maria Wahyu Utami, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Katingan Hotden Manto Manalu, jajaran kepala perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Forum ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat transformasi digital dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (mnc-lesta)