MAHARATINEWS, Palangka Raya – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Lohing Simon, menegaskan bahwa kerusakan jalan di berbagai wilayah bukan semata tanggung jawab pemerintah daerah. Ia menilai, penurunan anggaran dari pemerintah pusat menjadi faktor utama lambatnya perbaikan infrastruktur di provinsi yang luasnya mencapai 153 ribu kilometer persegi itu.
“Perlu dipahami bersama, jalan negara itu pembiayaannya sepenuhnya dari pusat. Jadi kalau anggaran yang dikucurkan menurun, otomatis berdampak pada lambatnya perbaikan di lapangan,” ujarnya, Senin (3/11/2025).
Menurut Lohing, dalam beberapa tahun terakhir alokasi dana pusat untuk penanganan jalan di Kalteng turun drastis.
“Sebelumnya bisa mencapai Rp1 triliun per tahun, sekarang bahkan tidak sampai sepertiganya. Bayangkan, dengan wilayah Kalteng yang begitu luas, dana segitu jelas tidak cukup,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Ia menambahkan, kondisi geografis Kalteng yang didominasi lahan gambut dan hutan membuat biaya pembangunan serta pemeliharaan jalan jauh lebih tinggi dibanding daerah lain.
“Karena karakter wilayahnya berbeda, Kalteng seharusnya mendapat perhatian khusus. Kalau anggarannya malah dikurangi, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan infrastruktur?” katanya.
Lohing memastikan Komisi IV DPRD Kalteng akan segera berkoordinasi dengan Balai PUPR dan Pemerintah Provinsi untuk menyampaikan langsung aspirasi ke Kementerian PUPR.
“Kami akan sampaikan agar ada evaluasi dari pusat. Jalan itu urat nadi perekonomian masyarakat. Kalau aksesnya rusak, aktivitas warga terganggu, harga kebutuhan naik, dan ekonomi daerah ikut terpukul,” tuturnya.
Ia menegaskan DPRD Kalteng tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawal persoalan infrastruktur ini.
“Kami ingin masyarakat di pelosok tidak lagi terisolasi hanya karena jalan rusak. Dengan dukungan pusat, saya yakin Kalteng bisa mengejar ketertinggalan,” pungkasnya. (mnc-lesta)